LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Bupati HM. Sukiman Azmy mengumpulkan Camat lingkup Kabupaten Lombok Timur untuk mendengarkan sejumlah permasalahan yang ada di masing-masing wilayah dan berupaya menjawab dan menemukan solusi tepat.
Rapat yang berlangsung Rabu, 11 Januari 2023 di Rupatama 1 Kantor Bupati tersebut juga diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Diantaranya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Inspektur Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Bupati membuka rapat tersebut dengan kembali mengingatkan pentingnya konsultasi, koordinasi, dan kolaborasi. “Jangan ragu konsultasi, kemukakan yang tidak bisa dihadapi di lapangan,” pesannya.
Bupati percaya tidak ada yang tidak bisa dipecahkan dengan konsultasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
Agenda rapat tersebut, kata Bupati, sebagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan di penghujung Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
Sejumlah persoalan yang mengemuka dalam rapat itu, diantaranya banyaknya jalan yang mengalami kerusakan disamping drainase yang menimbulkan genangan, permukiman yang terendam banjir, hingga kondisi kantor Camat.
Terkait persoalan jalan rusak, Bupati menjelaskan tahun 2023, karena kondisi kemantapan jalan di Lombok Timur mencapai 75 persen maka tidak ada dukungan pendanaan dari Pemerintah pusat, yang tersedia hanya dana pemeliharaan.
Namun demikian, kata Bupati, Pemda akan tetap melakukan perbaikan, terlebih ini menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat Lombok Timur.
Bupati juga memberi perhatian terhadap kondisi bantaran sungai. Karena itu ia menugaskan seluruh Camat untuk menginventarisasi bantaran sungai yang dimanfaatkan masyarakat, kecuali untuk kepentingan umum.
Sebab pemanfaatan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu daerah aliran sungai, apalagi tidak memiliki izin. Selanjutnya Pemda akan melakukan operasi penertiban bantaran sungai sebagai upaya normalisasi.
Bupati Sukiman juga menegaskan untuk menunda pelaksanaan STQ tingkat Kabupaten. Mengingat keterbatasan anggaran, ia meminta agar STQ lebih difokuskan pada pemusatan latihan (training center) yang lebih mantap untuk mendongkrak kembali prestasi Lombok Timur, mengingat pada pelaksanaan MTQ tingkat provinsi NTB beberapa lalu prestasi Lombok Timur turun dibanding pelaksanaan sebelumnya.
Sementara itu menyinggung pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2023 ini secara umum dilaporkan relatif aman terkendali. Meskipun ada riak-riak akan tetapi hal tersebut sudah ditangani.***
Bupati Kumpulkan Semua Camat: Tekankan Pentingnya Konsultasi, Koordinasi dan Kolaborasi
