LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Akhirnya, para pengajar yang berstatus guru tidak tetap (GTT) di Lombok Timur dapat bernafas lega. Pasalnya, rencana pemotongan gaji selama 5 bulan, sejak Agustus hingga Desember 2023 tak jadi dilakukan.
Kebijakan yang dinilai akan merugikan para guru honorer itu, dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tanpa koordinasi dengan pimpinan Kepala Daerah.
Setelah menjadi perhatian publik, PJ Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik menggelar rapat terbatas bersama kepala Dinas Dikbud dan jajarannya. Hasil rapat memutuskan gaji guru honorer dibayar penuh selama tiga bulan, dan sisa dua bulan dibayar awal tahun 2024.
Niat Baik Tanpa Koordinasi dengan Kepala Daerah Hampir Membawa Duka
Setelah kebijakan penyesuaian gaji guru honorer tak jadi dilakukan, Publik menyoroti kebijakan penyesuaian gaji honorer yang direncanakan Izzuddin tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Bupati Lombok Timur.
Bahkan Izzudin mengakui secara terang-terangan tidak pernah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Bupati terkait dengan rencana kebijakan penyesuaian atau pengurangan standar gaji guru honorer.
”Secara formal kebijakan ini belum kami laporkan ke PJ Bupati, akan tetapi nanti pasti akan kita laporkan,” katanya seperti dikutip dari Ampenannews.com, Kamis 14 Desember 2023.
Sebelumnya, wartawan pernah menggali informasi dengan menghubungi Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur, Juiani Taofik melalui pesan online (WhatsApp, red) pada Jum’at 8 Desember 2023 lalu.
Dalam percakapan online itu, Juiani Taofik mengaku tidak mengetahui informasi dugaan pemotongan gaji guru honorer. “Saya juga belum tahu dik, nanti saya croschek bersama Kadisnya, untuk kepentingan apa,” kata PJ Bupati.
Penilaian Publik Terhadap Kebijakan Dinas tanpa koordinasi dengan Kepala Daerah
Publik menilai rencana penyesuaian gaji guru honorer oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Izzuddin tanpa koordinasi dengan kepala daerah sudah sangat fatal. Terlebih-lebih rencana kebijakan itu membuat gaduh dunia pendidikan Lombok Timur.
Pantauan wartawan di salah satu grup percakapan online (WhatsApp, red) Fokus Lotim yang di dalamnya juga terdapat PJ Bupati Lombok Timur, banyak aktivis menyarankan PJ Bupati mengevaluasi Kadis Dikbud.
“Kita kembalikan kanda ke PJ Bupati, tapi salah juga kadisnya jika tidak koordinasi sebelum mengambil sikap, atau mungkin kadisnya pura-pura tidak tau aturan, atau mungkin maksud kadisnya baik dari segi pemerataan namun aturan di kebelakangi,” komentar Amrull di grup WhatsApp Fokus Lotim
“Ini lah salahnya beliau (Kadis Dikbud, red) niat baik belum tetentu diterima baik sama masyarakat terutama GTT,” tulis Amrull
Komentar Amrull di grup WhatsApp Fokus Lotim itu, kemudian disambut Ketua Harian Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur.
“Itu dia pak dewan. Jangan karena tidak jadi pemotongan, Kadis ini tidak di berikan sanksi. Dengan begitu banyak kesalahan dan kegaduhan yang di buat selama ini,” sahut Yustisia Mukmin alias Yuza.
Salah satu aktivis Lombok Timur, Arsa Ali Umar juga turut berkomentar, ia menyarankan agar Kepala Dinas Dikbud dievaluasi.
“Sebaiknya Kadis Dikbud itu harus di evaluasi. Saya melihat beliau memang orang baik tapi belum cocok jadi Kadis Dikbud karena saya tidak melihat kompetensinya beliau dibidang itu. (Menurut hemat saya),” tulisnya.***
Copot jabatan kadis tie, ndk ne paham
Sangat di sayangka sikap kadis dikbud ini,jika tidak di berikan sanksi maka kita pertanyakan ketegasan bapak PJ BUPATI lombok timur