LOMBOK TIMUR | FMI – Postingan salah satu kanal media sosial (Medsos) ternama di Lombok Timur, Hailotim terkait dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang menyoroti kenaikan tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibanjiri komentar warganet.
Banyak warganet yang geram dengan kebijakan kenaikan tarif PBB-P2. Bahakan meluapkan emosi dengan menyinggung tim opjar yang menagih pajak kepada masyarakat tanpa penjelasan.
“Saya yang tahun 2022 hanya Rp20.200 naik menjadi Rp53.200 di tahun 2025. Kira-kira itu apa dong namanya, dan di mana dia tersumbat pajak kita, kalau tidak di pemerintah daerah,” tulis akun Buk Zuh
“Bukan hanya naik bos. Bahkan ada masyarakat yang kena double pajak saat digelar OPJAR, karena masyarakat kehilangan bukti pajak atau SPPT, padahal masyarakat sudah bayar pajak,” kata Yazid Hadya Hamzah
“Pajak naik pak, jangan pura-pura gak tau,” tulis Sukman Maulid
Kemudian salah satu warganet dalam komentarnya mengajak warga mengumpulkan bliet dari 2023 hingga 2025 untuk di serahkan ke Bupati.
“Ayo kumpulkan bliet pajak tahun 2024, 2023 dan 2025. Kita bawa rame-rame ke kantor Bupati. Kita lihat apakah bapak Bupati akan membuat aturan pembayaran yang lama atau yang sudah naik,” tulis akun Trio Zaragoza mengajak warganet lainnya
“Lah serius pak Bupati gak tau kenaikan PBB di Lotim naik 1000 %, kalau gak percaya liat pajak tahun 2024 sama yang 2025. Ini sangat tinggi bos,” kata Oza Aza dalam komentarnya di postingan Hailotim
Rata-rata warganet dalam postingan Hailotim itu, menyinggung soal PBB-P2 yang meningkat berdasarakan yang mereka alami sendiri.
Hingga berita ini diterbitakan, postingan Hailotim itu disukai 310 dan 40 kali dibagikan serta 104 komentar.
Sebelumnya, aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gumi Patuh Karya Memanggil kepung gedung kantor Bupati Lombok Timur. Aksi dikawal pihak keamanan dari unsur kepolisian TNI dan Satpol-PP itu berjalan kondusif.
Selain menyinggung eksploitasi alam karena maraknya tambang galian c dan tambak udang, massa aksi juga menyoroti kenaikan tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap memberatkan masyarakat.
Mahasiswa dalam orasinya menegaskan bahwa tarif pajak PBB-P2 melonjak naik 300 persen hingga 900 persen. Karena itu, massa meminta pemerintah daerah meninjau ulang Peraturan Bupati (Perbup) nomor 9 tahun 2024 tentang PBB.***
