LOMBOK TIMUR | FMI – Pertemuan “dengar pendapat” antara Forum Komunikasi dan Kajian Nusa Tenggara Barat (FKK NTB) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur deadlock.
Kedatangan FKK NTB mempertanyakan aliran dana hibah dari tahun 2023 hingga 2025. Namun Dikbud tak mampu menjelaskan aliran dana hibah tersebut, bahkan dinilai terkesan tertutup.
“Dalam penyampaian data terkesan amburadul. Ada yang bilang ini adalah dana hibah pokir dewan dan ada yang bilang dana hibah dalam bentuk uang tunai dan lain sebagainya,” kata Ketua FKK NTB, Pahri Rahman, S.Pd, M.Pd, Rabu 17 September 2025.
Mantan Ketum HMI Cabang Mataram itu, bahkan dengan tegas menyebut Dikbud Lombok Timur sarang koruptor. “Saya ada data penerima manfaat dana hibah mulai tahun 2023 dan 2024 banyak yang fiktip,” tegasnya.
Dalam haering dengar pendapat itu, Dikbud Lombok Timur menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menjelaskan. “Karna ini kan masalah data, jadi mereka ini lebih detail pengetahuannya tentang data itu, tapi yang pasti adalah seluruh perencanaan kita terdokumentasi dengan baik,” ujar Kepala Dikbud Lombok Timur, Izzudin.
Izzudin mengaskan bahwa, pihaknya sudah menyampaikan terkait data hibah baik pokir maupun bansos berdasarkan SK Bupati. “Sudah kita berikan. Apa yang belum klir? Data dari SK bupati sudah itu tahun 2023 dan 2024. Silahkan lebih detailnya dibaca,” saran Izzudin.***
