LOMBOK TIMUR | FMI – Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat miskin menjadi sorotan fraksi Nasdem dan fraksi Gerindra dalam rapat paripurna yang digelar Kamis kemarin.
Menanggapi pandangan umum dua fraksi tersebut, Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya menegaskan empat langkah konkret dan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan.
Langkah pertama kata Wabup, Reaktivasi BPJS PBI, saat ini sedang dilakukan reaktivasi lebih dari 127 ribu kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan setelah diberlakukannya Sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,5 miliar untuk 195.271 peserta BPJS PBI Daerah,” jelas Wabup
Kemudian langkah berikutnya yakni pelayanan BPJS Cepat, kata dia, masyarakat miskin ekstrem yang sedang dalam perawatan di rumah sakit atau puskesmas dan belum terdaftar BPJS dapat langsung mengaktifkan kepesertaannya di Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Persyaratan yang harus dipenuhi adalah SKTM, surat keterangan opname, KTP, dan Kartu Keluarga,” ungkapnya.
Terkait penambahan kuota, secara bertahap pemerintah daerah menambah kuota PBI daerah BPJS Kesehatan rata-rata 6.000 peserta setiap bulan untuk memenuhi syarat Universal Health Coverage (UHC) minimal 80 persen.***
