LOMBOK TIMUR | FMI – Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur menyoroti sikap Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, yang hingga kini belum juga membuka proses seleksi maupun uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pimpunan BUMD, termasuk PT Selaparang Finansial (SF).
Menurut Ketua LK2T, Dr. Karomi, Dirut Selaparang Finansial sudah menjabat selama tiga periode berturut-turut. selama periodesasu kepemimpinannya, Selaparang Finansial hanya mampu mencatatkan keuntungan sekitar Rp5 miliar, meskipun telah menerima penyertaan modal mencapai Rp89 miliar.
Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki BUMD tersebut.
“Dengan modal sebesar itu, hasilnya hanya Rp5 miliar selama tiga periode. Kenapa pemerintah tidak mau membuka pansel dan melakukan evaluasi? Ini sangat disayangkan,” ujar Dr. Karomi.
Ia menilai, pemerintah daerah tampak enggan melakukan langkah evaluatif terhadap kinerja BUMD. “Pemerintah sepertinya tidak mau repot. Apa di Lombok Timur ini tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi itu?” sindirnya.
Selain Selaparang Finansial, Dr. Karomi juga menyoroti sejumlah BUMD lain di Lombok Timur yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), seperti PDAM dan PD Agro Selaparang. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan profesionalitas BUMD.
“Seharusnya BUMD itu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan malah dibiarkan jalan di tempat. Kalau terus begini, kapan bisa maju?” tegasnya.
Dr. Karomi mendesak Pemkab Lombok Timur segera membentuk pansel independen untuk menyeleksi pimpinan BUMD secara terbuka dan profesional. Ia menegaskan, transparansi dan kompetensi menjadi kunci agar BUMD dapat berkontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah (PAD).
“BUMD harus dikelola dengan manajemen profesional, bukan berdasar kedekatan atau kepentingan tertentu. Kalau mau hasilnya maksimal, harus ada pembenahan serius,” pungkasnya.***
