LOMBOK TIMUR

Bupati Lotim Beri Sinyal Evaluasi Direksi Selaparang Finansial

×

Bupati Lotim Beri Sinyal Evaluasi Direksi Selaparang Finansial

Share this article

LOMBOK TIMUR | FMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur terus melakukan pemantauan terhadap kinerja pimpinan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang bergerak dibagian keuangan.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin mengaku terperanjat atas temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di PT Selaparang Finansial terkait dengan Non-Performing Loan (NPL) yang mencapai 16,34 persen.

“Nanti kita lihat standar NPL berapa di situ (SF,red). Jadi berbeda NPL Perbankan dengan Ventura. Nah, jadi kalau SF inikan Ventura namanya. Tetapi kita tidak ingin juga NPL terlalu tinggi, kita enggak mau, ya,” tegas Bupati

“Jika batasnya 25 persen NPL boleh terjadi di Ventura. Kita berharap diangka diatas 5 persen, supaya ada perimbangan keuangan dari Ventura kita ini,” kata Bupati.

Atas informasi itu, Bupati dengan tegas akan melakukan evaluasi terhadap direksi Selaparang Finansial dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terlebih dahulu.

“Jadi akan dievaluasi begitu. Kita lihat situasinya seperti apa nanti,” jelas Bupai saat ditemui diruang kerjanya, Senin 1 Desember 2025.

Sebelumnya di beritakan, temuan OJK terhadap BUMD Selaparang Finansial (SF) terus menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya mencuat Non Performing Loan (NPL) yang mencapai 16,34 persen, angka yang jauh di atas standar sehat industri keuangan.

Bahkan Ketua Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T), Dr. Karomi menyorori kejanggalan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diduga berpotensi menyimpang dari regulasi dan tidak transparan.

Dr. Karomi menilai rangkaian temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola Selaparang Finansial. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena dapat mengancam kinerja BUMD dan merugikan keuangan daerah.

“Temuan OJK terkait tingginya NPL dan dugaan penyaluran penggunaan dana CSR jelas menunjukkan bahwa tata kelola BUMD Selaparang Finansial tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah harus segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Dr. Karomi baru-baru ini.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *