Opini|Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Alih-alih diterima sebagai solusi pemenuhan gizi anak, program ini justru melahirkan beragam plesetan bernada sinis, mulai dari “Makan Basi Gratis” hingga “Makan Beracun Gratis”. Fenomena ini mencerminkan kegelisahan publik terhadap arah dan substansi kebijakan MBG.
Pertanyaan mendasarnya sederhana namun krusial: benarkah MBG merupakan kebutuhan prioritas anak-anak Indonesia? Ataukah negara sedang berasumsi bahwa seluruh orang tua di Indonesia telah gagal memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka?
Program MBG diterapkan tanpa pengecualian, baik bagi anak dari keluarga mampu maupun tidak mampu. Dengan kebijakan demikian, negara seolah menyimpulkan bahwa seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, selama ini tidak mendapatkan asupan gizi yang layak dari keluarganya. Kesimpulan ini patut dipertanyakan karena tampak prematur, tidak disertai data valid yang transparan, serta bertentangan dengan narasi resmi negara yang kerap menyebut masyarakat Indonesia sebagai salah satu bangsa paling bahagia di dunia.
Berbagai kritik dan masukan telah disampaikan oleh para pakar, akademisi, hingga guru besar dari perguruan tinggi terkemuka. Namun, pemerintah tampak tidak bergeming. Ironisnya, alokasi anggaran MBG justru berimplikasi pada pemangkasan anggaran pendidikan yang secara konstitusional diwajibkan minimal 20 persen dari APBN.
Anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai Rp350 triliun bukanlah angka kecil. Apabila dana sebesar itu difokuskan untuk pembenahan infrastruktur sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, serta pembebasan biaya pendidikan secara murni, manfaatnya akan jauh lebih nyata dan berkelanjutan bagi masa depan anak-anak Indonesia dibandingkan sekadar penyediaan makanan siap saji di sekolah.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG di lapangan juga menyisakan banyak persoalan. Di berbagai daerah, muncul keluhan terkait kualitas dan kuantitas menu MBG yang dinilai tidak layak disebut bergizi. Bahkan, KPAI mencatat lebih dari 12 ribu anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Yang lebih memprihatinkan, ketika kasus ini diprotes, justru orang tua siswa dan guru yang disalahkan, padahal mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun pengawasan program.
Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa MBG bukanlah program prioritas bagi anak-anak Indonesia, melainkan proyek ambisius yang sarat kepentingan oligarki. Pernyataan Kepala BGN yang mengakui bahwa hampir seluruh partai politik memiliki dapur MBG, serta kabar keterlibatan elit tertentu dengan ribuan dapur MBG di berbagai daerah, semakin menegaskan kecurigaan publik.
Pada titik ini, rakyat patut bertanya: apakah MBG benar-benar bertujuan meningkatkan gizi anak, atau sekadar kamuflase kebijakan untuk memperkaya kelompok tertentu di lingkar kekuasaan? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa petani, nelayan, peternak, pedagang kecil, hingga pedagang kaki lima tidak merasakan manfaat program ini. Bahkan, banyak dari mereka justru kehilangan sumber penghasilan karena aktivitas ekonomi di lingkungan sekolah mulai tergerus.
Lebih jauh, realitas menunjukkan bahwa banyak anak sekolah tidak tertarik dengan menu MBG. Sepulang sekolah, mereka tetap mengonsumsi makanan yang disiapkan oleh ibu mereka di rumah, yang dianggap lebih lezat dan sesuai selera. Ini membuktikan bahwa MBG tidak serta-merta menjawab kebutuhan riil anak.
Sudah saatnya negara meninjau ulang secara serius program MBG yang menghabiskan ratusan triliun rupiah uang publik. Prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, transportasi murah, serta pupuk terjangkau bagi petani, kebutuhan nyata rakyat Indonesia.
Jika tidak dievaluasi secara jujur dan menyeluruh, MBG berpotensi hanya menjadi program yang menggemukkan oligarki dan menyengsarakan rakyat.
Oleh: Judan PB., S.H. (LPAI Lombok Timur)
