LOMBOK TIMUR | FMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur berencana mengambil alih pengelolaan RS Lombok Hospital di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya. Fasilitas rumah sakit tersebut akan dioptimalkan menjadi Puskesmas Skala Besar untuk melayani masyarakat sekitar.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan, langkah ini diambil untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar tanpa harus membangun dari nol. Proses pengalihan bukan melalui jalur akuisisi, melainkan melalui skema hibah dari pengelola sebelumnya kepada pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, saya lihat lahannya luas dan bangunan-bangunannya juga sangat bagus. Ini aset yang potensial untuk kita maksimalkan setelah kita terima hibah dari yayasan,” ujar Bupati usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Kantor Bupati, Kamis (9/4/2026).
Bupati menjelaskan, meski nama awalnya rumah sakit, untuk tahap awal fasilitas tersebut akan difungsikan sebagai pusat kesehatan masyarakat skala besar atau Puskesmas Besar. Alasannya, sarana yang ada masih perlu pengembangan.
“Saat ini kita maksimalkan sarana yang sudah tersedia dulu. Sudah ada cikal bakal bangunannya: ruang administrasi, ruang tindakan, dan dua ruang inap,” katanya.
Dengan status Puskesmas Besar, Pemkab akan menambah kapasitas ruang inap karena cakupan wilayahnya meliputi lima desa dengan jumlah penduduk besar. “Kalau hanya Pustu atau Puskesmas kecil, pasti kewalahan. Makanya kita naikkan ke Puskesmas Besar dulu,” jelasnya.
Bupati menegaskan, peningkatan status menjadi RS Tipe D tetap terbuka di masa depan, seiring penambahan fasilitas secara bertahap. Namun saat ini, prioritasnya adalah percepat layanan dasar yang representatif.
“Kita sesuaikan dengan kemampuan sarana yang ada. Yang penting sekarang masyarakat dapat layanan dulu. Peluang jadi RS tetap terbuka,” ujarnya.
Pemkab menargetkan proses hibah dan penataan aset dari yayasan rampung tahun ini, sehingga penambahan ruang inap dan kelengkapan lain bisa segera dijalankan. Puskesmas Besar itu diharapkan mampu mengurangi rujukan kasus ringan-sedang ke RS kabupaten.
“Lima desa ini penduduknya banyak. Daripada bangun baru, lebih cepat kita kelola aset hibah yang sudah ada,” tutup Haerul Warisin.***
