LOMBOK TIMUR | FMI – Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat (FKKM) NTB memberikan “Rapor Merah” kepada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patuh Karya Keruak.
Aksi protes itu disampaikan dalam hearing Komisi II DPRD Lombok Timur, Senin (29/6/2026), buntut meninggalnya seorang pasien setelah menjalani operasi caesar bernama Niken.
Hearing tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, manajemen RSUD dr. R. Soedjono Selong, dan manajemen RSUD Patuh Karya Keruak.
FKKM NTB menilai ada indikasi kelalaian fatal dalam penanganan Niken di RSUD Patuh Karya Keruak. Pasien tersebut dirujuk ke RSUD dr. R. Soedjono Selong, namun nyawanya tidak tertolong.
Suasana rapat memanas saat Ketua FKKM NTB Pahri Rahman meminta anggotanya mengangkat map berwarna merah bersama-sama di hadapan anggota dewan dan jajaran kesehatan.
“Hari ini kami sengaja memberikan aspirasi ini dalam bentuk map merah. Kita ingin menyatakan sikap, khususnya kepada Rumah Sakit Patuh Karya kita beri rapor merah! Map merah ini sebagai bentuk protes kami bahwa pelayanan di RSUD Patuh Karya sangat memprihatinkan,” tegas Pahri.
Pahri menyebut pihaknya telah menyusun draf pertanyaan untuk Direktur RSUD Patuh Karya. Namun karena keterbatasan waktu, draf tersebut diserahkan ke Komisi II DPRD untuk ditindaklanjuti.
Ia mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur segera mengambil langkah konkret agar kasus serupa tidak terulang.
“Saya akan serahkan ini nanti untuk kemudian diberikan evaluasi total. Jangan sampai hal semacam ini terjadi lagi. Kita tidak tahu nanti keluarga dekat kita, anak-anak kita, siapa tahu terjadi pada orang terdekat kita,” ujarnya.
Ia secara khusus meminta pimpinan DPRD, khususnya Komisi II, mengawal dan mengevaluasi total kasus ini, termasuk melakukan audit.
Direktur RSUD Patuh Karya Keruak Kamarul Huda menjelaskan penanganan pasien sudah sesuai SOP rumah sakit. Ia memaparkan kronologi penanganan Niken sejak datang hingga dirujuk ke RSUD Selong.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Timur M. Yusri meminta pihak RSUD Patuh Karya mengakui adanya kelalaian. “Hal itu harus menjadi catatan penting di kemudian hari,” kata Holdi.
Hearing ditutup dengan penyerahan hasil kajian FKKM NTB beserta daftar pertanyaan kepada RSUD Patuh Karya, yang dibungkus map merah sebagai simbol rapor merah pelayanan.***
