LOMBOK TIMUR | FMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan kepala daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung di Rupatama DPRD Lombok Timur, Selasa (30/6/2026), dipimpin Wakil Ketua I, M. Waes Al Qarni dan dihadiri Ketua serta 33 orang anggota dewan.
Sebelum menyampaikan gambaran umum
Bupati Haerul Warisin dalam laporannya mengatakan, Lombok Timur kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTB pada tanggal 25 Mei 2026. Menurutnya, predikat WTP diterima berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025.
Selanjutnya, Bupati memaparkan kinerja keuangan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2024 dan Perda Perubahan Nomor 4 Tahun 2025, realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target yang ditetapkan.
“Dari total target pendapatan daerah yang dipatok sebesar Rp3,436 triliun lebih, Pemda sukses merealisasikan hingga Rp3,478 triliun atau setara dengan 101,22 persen hingga akhir tahun anggaran,” ujar Bupati.
Capaian ini, menurut Bupati, didorong oleh performa tiga sektor utama pendapatan, yaitu pendapatan transfer yang optimal hingga menembus angka Rp2,900 triliun atau 101,69 persen dari target awal sebesar Rp 2,852 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil menyumbang Rp550,891 miliar, yang setara dengan 98,98 persen dari target awal sebesar Rp556,578 miliar. Sementara untuk pos Lain-lain Pendapatan yang sah, pemerintah daerah mencatatkan realisasi sebesar Rp26,664 miliar atau mencapai 97,32 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp27,399 miliar.
Di sisi pengeluaran, kata Bupati, total Belanja Daerah terserap sebesar Rp3,404 triliun atau sekitar 98,46 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp3,457 triliun. Serapan ini didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp2,646 triliun (99,43 persen), Belanja Transfer ke Desa Rp459,085 miliar (99,81 persen), Belanja Modal Rp292,893 miliar (89,15 persen), serta Belanja Tidak Terduga Rp5,413 miliar (77,34 persen).
Kemudian sisi pembiayaan, kata dia, penerimaan terealisasi Rp105,880 miliar (96,82 persen) dan pengeluaran Rp75,762 miliar (85,60 persen), sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp104,334 miliar.
Lebih lanjut, berdasarkan Neraca Keuangan per 31 Desember 2025, Bupati menyampaikan total aset daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tercatat mencapai Rp5,201 triliun.
“Jumlah ini didominasi oleh Aset Tetap sebesar Rp4,611 triliun, disusul Investasi Jangka Panjang Rp287,730 miliar, Aset Lancar Rp219,047 miliar, Aset Properti Investasi Rp50,285 miliar, serta Aset Lainnya Rp32,764 miliar,” uajarnya.***
