Lombok Timur, FMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat paripurna terkait laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Lombok Timur tahun 2020, Kamis (18/3/21)
Dalam agenda itu, Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy menyampaikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah selama tahun 2020. Ia juga menyampaikan terima kasihnya atas waktu penyelenggaraan paripurna tersebut.
Bupati dalam kesempatan itu, menyampaiakan arah kebijakan pembangunan tahun 2020. Yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lima fokus prioritas.
Kelima fokus prioritas tersebut, kata Bupati diantaranya, pembangunan kualitas layanan dasar dan penanggulangan kemiskinan, pemerataan infrastruktur dan mitigasi bencana, peningkatan nilai tambah produktivitas pertanian dan pariwisata, serta daya dukung lingkungan.
Kinerja Pemerintah menyangkut pendapatan dan belanja daerah tahun 2020, kata Bupati, tidak bisa dipisahkan dari kondisi pandemi covid-19.
“Itu yang mengharuskan Pemerintah melakukan relokasi dan refocusing anggaran,” ungkapnya
Refocusing APBD diarahkan untuk penanganan dan penanggulangan pandemi covid-19, diantaranya, meliputi belanja bidang kesehatan dan yang terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.
Hal tersebut, kata Bupati, mengakibatkan banyaknya program atau kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun 2020 lalu dalam perjalanannya harus disesuaikan kembali.
Pandemi ini menyebabkan pendapatan daerah juga terkoreksi. Karena, adanya perubahan postur anggaran pendapatan dan belanja negara
tahun anggaran 2020, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2020.
Pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dalam bentuk dana perimbangan realisasinya mencapai Rp. 1,614 trilyun lebih. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur, bersumber dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
Bupati menegaskan, belum optimalnya pajak dan retribusi disebabkan masih terbatasnya objek, serta kemampuan identifikasi serta penagihan objek. Dari target Rp 2,6 trilyun lebih realisasi PAD mencapai 95,56% atau senilai Rp. 2,5 trilyun lebih.
Sementara dari sisi belanja, kata Bupati, realisasi target belanja daerah pada tahun anggaran 2020 mencapai 95,38 % atau sebesar Rp. 2,563 trilyun lebih dari rencana anggaran belanja sebesar Rp. 2,687 trilyun lebih.
Adapun Komponen belanja ini terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,482 trilyun lebih atau 97,33 % dan belanja langsung sebesar Rp. 1,081 trilyun lebih atau mencapai 92,85 % dengan porsi terbesar masih pada belanja pegawai.
Untuk penerimaan pembiayaan daerah, Sambungnya, terealisasi sebesar Rp. 96,433 milyar lebih atau sebesar 105,95 %. Angka tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 91,018 milyar, sedangkan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 5,415 milyar lebih.
Pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah realisasinya sebesar Rp. 22,343 milyar lebih dari rencana pengeluaran sebesar Rp. 7 milyar atau terealisasi sebesar Rp.319,19 persen.
Pengeluaran pembiayaan digunakan sebagai penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp. 7 milyar dan pembayaran pokok utang sebesar Rp. 15 milyar.
Selain itu, Bupati juga menjabarkan capaian fokus dan prioritas pembangunan, diberbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, serta ketertiban dan keamanan.
Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan dan seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan kerja sama yang baik, sehingga tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berjalan lancar dan tertib.
“Atas dukungan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berjalan lancar dan tertib,” tutupnya
Redaksi-FMI
