Lombok Timur, FMI – Melibatkan tokoh agama atau Tuan Guru dalam menertibkan dan menghalau massa aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh Aliansi Peduli Hak Buruh (APHB) Lombok timur dalam rangka memperingati hari buruh dan hari pendidikan pada 3 Mei 2021 kemarin merupakan tamparan keras bagi pihak kepolisian khususnya polres Lombok timur.
Pasalnya, berbagai Organisasi Kemahasiswaan, Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tak kecuali Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong memberikan kritik atas tindakan Kapolres Lotim tersebut.
Ketua Umum Rudi Hadi Suandi mengatakan, melibatkan tokoh Agama atau tuan guru dalam menghalau aksi demonstrasi merupakan representasi dari ketidak mampuan kapolres Lombok Timur dalam mengawal ketertiban masa aksi
“Apakah polres lombok timur kekurangan personil atau bagaimana, sampai-sampai harus melibatkan tokoh agama atau Tuan Guru dalam menghalau massa aksi,” ungkapnya
Lanjut Rudi mengatakan, kami tidak tau persis apa maksud dan tujuan polres Lombok timur melakukan hal itu, namun kejadian tersebut tentu juga berdampak buruk terhadap citra seorang tokoh agama terlebih-lebih seorang tuan guru yang dilibatkan pada sesuatu yang bukan ranahnya.
“Kami dari HMI cabang Selong sangat menyayangkan kejadian yang secara tidak langsung mengkonfirmasi ketidak mampuan polres Lombok timur dalam mengawal masa Aksi yang sudah di jamin Haknya dalam konstitusi,” tegasnya
Masih kata Ketum HMI Cabang Selong, ia meminta Kapolres Lombok Timur untuk segera melakukan klarifikasi tentang apa motif dan tujuan polres melibatkan tokoh agama untuk menghalau massa aksi. Menurutnya, supaya insiden ini tidak menjadi multitafsir yang semakin liar di lombok timur.
“Segera meminta maaf secara terbuka di muka publik dan kepada tokoh-tokoh agama Lombok timur, karena sudah mencoreng citra tokoh agama,” pungkasnya
Redaksi-FMI
