Lombok Timur, FMI – Tidak ada satupun negara di dunia yang telah benar-benar berhasil meniadakan isu ketimpangan gender. Meskipun demkian, refleksi perjalanan Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa sejak terbitnya Inpres No 09 2000 mengenai Pengarusutamaan, ketimpangan Gender masih menampilkan wajah yang memprihatinkan.
Manfaat dari meningkatnya pembangunan yang dipacu oleh pemerintah selama beberapa tahun terakhir belum mampu menjembatani disparitas partisipasi serta akses dari dan untuk perempuan.
Berangkat dari keresahan tersebut, OXFAM Indonesia akan melaksanakan Workshop Via Zoom yang akan digelar mulai dari tanggal 19-20 dengan tema “Penganggaran Responfif Gender”, serta akan hadir tujuh pakar terkait pengarusutamaan gender di indonesia terutama di Wilayah Nusa Tenggara Barat.
OXFAM Indonesia menyoroti beberapa fenomena dan permasalahan yang krusial dalam isu gender yakni, jurang kesetaraan gender di Indonesia yang kian melebar, pengusutamaan gender yang belum menjadi prioritas agenda dan kebijakan oleh Pemerintah NTB dan NTT, dan yang terakhir urgensi keberpihakan kebijakan dan program yang sensitif terhadap isu gender.
Pelaksanaan kegiatan ini juga berada di bawah payung program l-WILL (The Indonesia Women In Leadership) yang bertujuan untuk mendukung masyarakat sipil dan organisasi masyarakat dalam mempromosikan kesetaraan gender.
Adapun tujuan besar adanya Workshop ini untuk meningkatkan Ekonomi melalu pemberdayaan perempuan, memberikan ruang partisipasi politik pada perempuan, mengurangi kekerasan terhadap perempuan serta memberikan kesempatan pada perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. hj. Sitti Rohmi Djalillah ketika di komfirmasi beberapa hari lalu ikut mensukseskan Workshop ini dan turut menaruh perhatian khususnya terhadap isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
“Saya harap kegiatan ini dapat memberikan sumbangsih terhadao perbaikan penganggaran publik yang lebih respinsif gender serta mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan kedepannya wabilkhusus perempuan di NTB,” tutupnya (FMI-007)