Lombok Tengah, FMI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Nusa Tenggara Barat (JATI NTB) menduga pengadaan Cleaning Service (CS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya terdapat banyak penyimpangan tindak pidana korupsi.
Ketua JATI-NTB Saddam Husen melalui keterangan tertulisnya meyebut, berdasarkan hasil investigasi pihaknya menilai bahwa pengadaan cleaning service di RSUD Praya banyak permasalahan.
“Kami melihat dari data daftar rincian biaya cleaning service perbulan di RSUD Praya untuk Person In Charge (PIC) gaji perbulan plus tunjangan berjumlah Rp. 1.400.000,” ujar Ketua JATI NTB Sadam Husen dalam keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi-FMI, Sabtu (14/8/21)
Dikatakannya, jika itu tiga orang maka jumlahnya Rp. 4.200.000, sementara di absensi PIC cleaning service menerima perbulan Rp. 1.350.000. Kemudian mengatakan dikemanakan Rp. 50.000.
Selain itu, Sadam sapaan karibnya juga menegasakan bahwa gaji Leader plus tunjangan Rp. 1.200.000, Namun di absensinya hanya menerima Rp. 1.150.000, “Dikemanakan Rp. 50.000,” tanya Sadam.
Sadam juga mengatakan, Cleaner berjumlah 67 orang dengan nominal gaji Rp. 1.000.000, jika dikalikan 67 orang maka jumlahnya Rp. 67.000.000. Sementara di absensi tercatat 44 orang untuk cleaner. “Lalu 23 orang tersebut dikemanakan,” kata Sadam
Masih kata dia, untuk tenaga PIC di daftar rincian biaya cleaning service perbulan di RSUD Praya berjumlah 3 orang tenaga.
“Sementara di absensi tersebut terdaftar 1 orang tenaga, berarti 2 orang di manipulasi oleh perusahaan,” ungkapnya
Kemudian untuk tenaga Leader di daftar rincian biaya cleaning service daerah Praya berjumlah 5 orang tenaga, sementara di absensi yang terdaftar berjumlah 3 orang tenaga. Berarti, kata dia 2 orang di manipulasi oleh perusahaan.
Sedangkan untuk tenaga Cleaner di daftar rincian biaya cleaning service di RSUD Praya berjumlah 67 orang tenaga, Sementara itu di absensi terdaftar 44 orang tenaga.
“Berarti 23 orang di manipulasi oleh perusahaan,” tegasnya. Sembari menyebut belum kita bicarakan soal peralatan.
Oleh karena itu, kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah khususnya Komisi IV untuk memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Praya, Penyedia Jasa PT. Sri Suli Lestari dan Direktur RSUD Praya, serta bagian IKL RSUD Praya untuk mempertanyakan LPJ serta absensi perbulan karyawan.
Karena kami menduga, kata dia banyak penyimpangan Tindak Pidana Korupsi yang di lakukan oleh oknum Perusahan PT. Sri Suli Lestari sebagai penyedia barang dan Jasa.
“Komisi IV harus segar memanggil pihak-pihak terkait agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau memang benar terjadi penyimpangan tersebut,” ungkapnya
Jika tidak terpenuhi tuntutan kami, Sadam menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan aksi demostrasi dalam waktu dekat di Kantor DPRD, Kejaksaan dan Kapolres.
“Aksi demonstrasi ini untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut,” tegasnya (FMI-001)
