Lombok Barat, FMI – Bank Indonesia (BI) perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperluas Akseptasi pembayaran digitalisasi melalui Program Pasar dan Pusat Perbelanjaan Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai (SIAP). Dengan menggunakan Aplikasi QRIS, sebuah sistem informasi berbagai macam QR Code.
Perluasan tersebut diwujudkan dengan melaunching aplikasi QRIS di tiga pasar di Lombok Barat, yang di mulai di Pasar Narmada kemudian Pasar Keru dan Pasar Kediri. Peluncuran QRIS ini berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan RI, Bank Sentral Indonesia perwakilan NTB, Pemda Lombok Barat dan BNI Cabang Mataram.
Tujuannya, agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Kegiatan launching ini bertempat di Halaman Depan Pasar Narmada Kabupaten Lombok Barat, Senin, (13/12).
Heru Saptaji, Kepala BI wilayah NTB menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang telah agresif melakukan digitalisasi kepada pasar tradisionalnya di tahun 2021. Selain itu Heru juga berbangga dengan ditargetkannya tiga pasar yakni Narmada, Kediri dan Keru untuk didigitalisasikan.
“Narmada menjadi yang pertama dilakukan digitalisasi dan di pasar ini sudah ada 634 merchant,” pujinya.
Yang paling penting dilakukan digitalisasi di Pasar Narmada ini, sambungnya, sekalian mengajak para UMKM menjadi terbiasa melakukan transaksi berbasis digital.
Dengan digitalisasi, lanjutnya, di dalamnya ada proses pembelajaran dan ada bagian penting. Masa kini dan masa depan akan berbasis digital. Untuk NTB posisi terakhir ada 125 ribu merchant dan tahun 2022 akan ditingkatkan lebih besar lagi dua kali lipat.
“Karena tugas utama BI Perwakilan NTB yaitu menjamin stabilitas ekonomi. Kedua, mendukung ekonomi yang eklusif dan baik supaya dapat dirasakan di tengah masyarakat,” katanya.
Selaku pimpinan BI di NTB, ia berharap semua pedagang, kafe-kafe, desa wisata, tempat angkringan anak muda dan pedagang kaki lima di Lombok Barat semua didigitalisasikan melalui program QRIS.
“Kami siap mendukung Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memfasilitasi mendigitalisasikan melalui dana CSR kami di seluruh Kabupaten Lombok Barat,” janji Heru.
Sementara itu, Bupati H. Fauzan Khalid menyambut baik apa yang diharapkan pimpinan BI Heru Saptaji tersebut karena ke depan diyakininya program digitalisasi ini sangat penting dan mudah dilakukan oleh masyarakat.
Pemerintah sendiri dari program digitalisasi pajaknya langsung masuk dan meminimalisir petugas atau aparatur yang kemungkinan nakal.
“Kemudian dari sisi masyarakat pengguna itu sangat mudah tidak ribet. Karena tidak perlu bawa dompet uang kemana-mana berapapun uangnya tidak perlu takut karena dicopet,” cetusnya.
Maka diharapkannya pada awal tahun 2022 nanti sudah terbentuk tim percepatan perluasan digitalisasi daerah.
“Nanti tim ini akan mengawal transaksi ekonomi yang ada di masyarakat dan yang ada hubungannya dengan pemda,” harapnya.
Di tempat yang sama Kepala Bapenda Lombok Barat Suparlan menyebutkan program yang dilaunching saat ini sangat relevan dengan apa yang diprogramkan olehnya yakni program Si Jempol Jari (Sistem Informasi Pelayanan Online Pajak dan Retribusi.
“Potensi di Lombok Barat cukup besar ada 28 pasar dengan lima pasar tipe A dan 23 pasar tipe B dengan jumlah pedagang di semua pasar tersebut sebanyak 2.840 orang pedang, khusus di Pasar Narmada terdapat 617 orang pedagang,” sebutnya. (*)
