Mataram, FMI – Organisasi Nahdatul Wathan (NW), salah satu Organisasi yang terus terfokus untuk kemaslahatan umat dengan mendukung pembangunan daerah di Provinsi NTB terutama di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan juga membantu program Pemerintah Pusat untuk Kesejahteraan masyarakat.
Organisasi yang didirikan Pahlawan Nasional TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, sempat mengalami dualisme kepengurusan. Namun dengan terbitnya SK Kemenkumham bernomor AHU 0001269.AH.0108 tertanggal 30 November 2020 mempertegas bahwa tidak ada lagi dualisme dalam tubuh NW.
“Sudah tidak ada lagi dualisme di dalam organisasi yang didirikan Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini, menyusul terbitnya SK Kemenkumham bernomor AHU 0001269.AH.0108 tertanggal 30 November 2020. NW ini hanya satu. Tidak ada lagi NW Anjani atau NW Pancor. Dualisme kita akhiri,” Katanya, melalui press release, Kamis (21/01/2021).
Ketua Umum Pengurus Besar NW (PBNW), Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani berharap seluruh jajaran dan jemaah NW untuk bersinergi dan solid dalam empat sektor perjuangan NW tersebut.
Syaikhuna Tuan Guru Bajang, panggilan akrabnya, juga meminta kepada semua pemerintah dari tingkat pusat sampai paling bawah harus taat pada keputusan hukum yang berlaku. Menjalankan regulasi bernegara yang sudah menjadi keputusan.
“Ayo bersama membangun Negara kita, berhenti membuat kegaduhan. Jalankan saja keputusan Negara sebagai bentuk ketaatan kita pada pemimpin yang sah,” Pungkasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK terbaru untuk Perkumpulan Nahdlathul Wathan (NW) dan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram 2019.
SK bernomor AHU 0001269.AH.0108 diterbitkan mengacu pada putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor: no 278 pk/pdt/2020, tertanggal 15 Mei 2020 yang mengakui dan memperkuat legitimasi NW yang di pimpin Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani.
Lebih lanjut ia mengatakan, sudah saatnya jamaah NW bersatu dan kembali meraih kejayaannya seperti ketika dipimpin oleh Almagfurullah Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid dulu.
Di masa pandemi Covid-19 saat ini, TGB Atsani juga meminta jajaran dan jemaah NW untuk bisa membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
“NW harus bisa menjadi teladan dan contoh baik bagi masyarakat NTB terkait penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan bermasyaraat sehari-hari,” Sikapnya
Meskipun saat ini pandemi Covid-19, Kata TGB Atsani, aktivitas organisasi harus tetap berjalan. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan.
Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum NW, Muhammad Ihwan, SH., mengatakan, terbitnya SK Kemenkumham untuk NW memastikan bahwa NW tetap satu, sekaligus menghilangkan dualisme selama ini.
Menurutnya, jamaah NW di tengah masyarakat tentu akan sangat mengapresiasi hal ini, untuk kemudian mengisi ruang-ruang kontribusi bagi kemaslahatan umat, pembangunan daerah dan juga pembangunan bangsa.
“Tentu semua ini merupakan proses panjang. NW bisa kembali satu dan bersinergi semuanya untuk kontribusi nyata dalam pembangunan,” Tutup Ketua LBH NW.
Redaksi-FMI
