LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Zulkifliemansyah menepis adanya isu Pemerintah Provinsi akan menghibahkan eks Akademi Keperawatan (Akper) di kecamatan Sakra ke salah satu yayasan.
Sudah seminggu ini, kata Gubernur, banyak sekali berseliweran berita tentang hibah eks Akper di Sakra Lombok Timur dari Pemerintah Provinsi.
“Saya cek ke BPKAD Provinsi belum ada proposal tentang hibah itu. Jadi berita tersebut sama sekali nggak benar,” ketus Gubernur dilansir dari akun Facebook Bang Zul Zulkiefliemansyah, Rabu 12 April 2023.
Dalam berita sebelumnya, sebagian besar masyarakat Sakra mengancam melaksanakan aksi mimbar bebas pada Kamis, 13 April 2023, Aksi tersebut buntut dari penolakan warga terhadap wacana pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) yang akan menghibahkan aset berupa lahan dan bangunan eks Akademi Keperawatan (Akper) ke Yayasan NWDI Pancor.
“Kami masyarakat Sakra akan melakukan aksi mimbar bebas Kamis besok di depan Akper,” tegas Kepala Desa Sakra, Lalu Anugerah Bayu Adi ketika ditemui wartawan di kediamannya, Senin 10 April 2023.
Menurut Kades yang identik dengan rambut gondrong ini, aksi mimbar bebas yang akan dilaksanakan sebagai bentuk ketegasan masyarakat Sakra menolak jika aset itu dihibahkan begitu saja ke salah satu yayasan.
“Kalau memang mau dihibahkan kenapa harus ke NWDI. Terlebih lagi kan wakil gubenur NTB kan notabenya orang Yayasan NWDI. Dan perlu kita ketahui juga bahwa NWDI ini juga sudah kaya,” kata Anugrah.
Sebelumnya ia juga menegaskan, penolakan tidak hanya datang dari masyarakat Sakra, melainkan disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat di Lombok Timur.
Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa pembangunan Akper ini memiliki sejarah yang panjang. Lahan tempat dibangunnya itu merupakan lahan asli milik warga setempat. Namun seiring waktu tanah itu diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan aset.
“Mereka harus tau asal usul tanah tempat di bangunnya Akper ini. Tanah ini punya warga Sakra. Tapi pada zaman ketika terjadi eskalasi politik tanah itu di pinjamkan ke pemerintah. Karena ketika itu pemerintah tidak bisa menggaji pegawainya. Makaknya tanah itu di jual tahun dan uangnya di pakai untuk menggaji pegawainya. Tapi entah kenapa tanah itu sekarang berubah statusnya menjadi aset ” heran dia.
Hal lainnya yang menjadi dasar penolakan warga, ujar dia, karena niat awal pembangunan awal Akper ini tak lain menjadi salah satu kebanggaan dan ikon bagi masyarakat Sakra.***
Adanya Isu Hibah Aset Eks Akper Sakra Dibantah Gubernur NTB
