Lombok Timur, FMI – Masalah pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini.
Melalui program NTB Zero Waste (NTB Bebas Sampah) Pemerintah berharap masalah-masalah terkait pengelolaan sampah bisa diselesaikan.
Begitupun Pemerintah Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Mengharapkan Persoalan sampah bisa diselesaikan. Namun dalam menyelesaikan persoalan sampah ini, masih terkendala oleh teknis dan anggaran.
“Jangankan masalah sampah, banyak juga persoalan di Desa yang masih terkendala oleh teknis dan menejemen anggaran,” ungkap Kamal Mukhtar Kaur Kesra Desa Jerowaru pada wartawan, Senin (5/4/21)
Lebih lanjut, ia menegaskan, pajak saja kami tetap nonggak. Bahkan ntuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Desa Jerowaru ini, kita tidak ada sisa anggaran.
Sambung Kamal panggilan akrabnya, Memang ada lokasi pembuangan sampah di sebelah timur, tapi itu belum bisa clear. Karena kendala soal teknis terkait gudang sampah.
“Ada tempat pembuangan sampah pertama, berlokasi di tanah pecatu desa, tapi itu sudah penuh. Dan kami juga kualahan Bak sampah,” ungkap mantan aktivis FMN Selong itu.
Sementara itu, Hendra Kepala Wilayah Sekilat mengungkapkan bahwa dirinya sudah beberapa kali menyampaikan kepada sekdes terkait penanganan sampah di Desa-nya.
“Saya sudah berapa kali sampaikan kepada sekdes terkait persaoalan sampah ini, tapi hanya ditanggapi suara, dan janji saja,” Imbuhnya
Tidak hanya soal sampah, kata Hendra, Demam Berdarah juga rentan terjadi di wilayah kami akibat dari genangan air yang sebabkan penumpukan sampah ini.
Ia menegaskan, banyak yang tidak pernah di kontrol oleh Pemerintah Desa ini, sasaran programnya tidak jelas, lambat dan tidak progres. Sambungnya, saat kami minta untuk tangani DB, salah satu pihak desa mengatakan tidak bisa jika belum ada yang kena, atau terjangkit.
“Pernyataanya itu tidak masuk akal, padahal lebih baik mencegah dari pada mengibati. Tapi ini terbalik harus ada yang terjangkit terlebih dahulu baru ada Penanganan. Soal anggaran tidak mahal, di puskesmas alat sudah lengkap, itu bisa kita pinjam dan yang anggaran yang perlukan hanya untuk beli bensin saja,” beber kawil Sekilat.
Bagaimana kita bisa maju, sementara soal kesehatan di lingkungan saja tidak di perhatikan. Sambungnya, koordinasi sesama instansi yang ada di kecamatan Jerowaru pun sangat kurang.
“Dinas LHK dan Pemerintah Desa harus menjalin komunikasi baik sehingga hak layak publik bisa di kendalikan demi generasi sehat, apalagi akan datang bulan suci ramadhan,” harapnya
Redaksi-FMI
