LOMBOK TIMUR | FMI – Semua Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati yang baru saja selesai dilantik mengikuti retreat yang dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Namun, kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dilarang ketua umum Megawati Soekarno Putri untuk ikut retreat, buntut penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Larangan ketua umum PDI Perjuangan itu, dikomentari politsi senior Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan. Menurutnya, larangan Kepala Daerah dari PDI-P ikut serta pada retret di Magelang dalam minggu ini, ditinjau dari segi kemanfaatannya, ada benarnya jika larangan tersebut dilakukan, karena daerah yang dipimpinnya sudah cukup lama tidak memiliki pimpinan definitif.
“Kepala daerah tentu saja memerlukan segera bekerja dengan untuk kejar ketertinggalan, sedangkan retret yang intinya semacam ceramah dari menteri menteri dapat dilakukan dengan cara lain, misalnya dengan gunakan cara onlne,” ujarnya
Kata dia, tindakan PDI-P menjadi menarik, ketika hal tersebut dikait kaitkan dengan penahanan sekjen partai tersebut oleh aparat penegak hukum KPK, yang secara kebetulan momentumnya dalam kurun waktu yang bersebelahan.
“Sikap PDI-P yang tanpaknya keras, sebenarnya cerminan dari rasa gusar dan tidak senang dengan situasi politik sejak pra pemilu yang dimulai dengan keputusan MK,” katanya
Ali BD sapaan akrabnya, mengatakan sikap PDI-P cerminan dari rasa gusar terhadap situasi politim sejak pra pemilu. Di mana ipar presiden kala itu, selaku pimpinan lembaga MK dengan keputusan yang membolehkan seorang calon wakil presiden dibawah usia yang ditetapkan undang-undang dengan syarat telah ikut dalam Pemilihan Umum. Tentu saja maksud ketentuan tersebut di tujukan pada kesiapan anak presiden saat itu dapat ikut serta dalam kontestasi Pilpres.
“Hal tersebut telah terjadi, dan Gibran sudah menjadi wakil presiden sekarang ini,” ujarnya
Dalam pemilihan presiden 2024, lanjut dia, Prabowo menang dan wakilnya Gibran tentu saja ikut menang dan kini menjadi wakil presiden Indonesia.
“Saat pemilihan presiden kemarin, Jokowi yang masih berstatus sebagai presiden dengan terang terangan mendukung Prabowo, tentu saja mendukung anaknya sebagai wakil presiden, sementara saat itu, masih berada sebagai kader PDI-P, partai yang sangat berjasa mengangkatnya sebagai tokoh di negeri ini, mulai dari wali kota Solo, Gubernuar DKI Jakarta sampai menjadi presiden negara ini,” ujar Ali BD
“Merasa orang itu telah dibesarkannya, lalu orang tersebut membelakang. Maka anak tersebut dalam tradisi Indonesia disebut anak durhaka. Memang belum ditemukan istilahnya dalam kamus politik di negeri ini,” ungkapnya
Kemarahan PDI-P yang terus membara, sama sekali tidak berkaitan dengan keberadaan Prabowo sebagai presiden, karena secara historis Prabowo dan Megawati memang diktahui sangat baik hubungan pribadinya satu dengan yang lainnya.
“Jika seandainya pemerintahan Prabowo terus menjalin kerjasama dengan Jokowi, maka hal tersebut akan terus mengobarkan rasa tidak puas dari PDI-P. Kedudukan PDI-P akan semakin mengeras sebagai partai oposisi di Indonesia, walaupun sistim ketatanegaraan kita tidak kenal partai oposisi,” katanya
Masih kata Ali BD, masyarakat Indonesia memerlukan kekuatan diluar pemerintah sebagai penyeimbang, ketika DPR hanya sebagai pemain sandiwara atau komedian politik agar pemerintah tidak melakukan tindakan semau gue saja. Kekuatan tersebut semakin kuat, jika ada partai di dalam parlemen seperti PDI-P ditopang oleh kekuatan kekuatan lain diluar parlemen seperti kelompok pembela hak asasi manusia, kelompok pro demokrasi dan NGO, kelompok anti korupsi yang semakin menguat akhir akhir ini.
Presiden Prabowo, lanjut Ali BD, harus mendengar suara suara rakyat sebelum atau sesudah mengambil keputusan. “Presiden Prabowo memang tahu apa yang harus dilakukan, tapi perlu mendengar pihak lain, termasuk PDI-P agar bangsa ini menjadi lebih baik dikemudian hari,” katanya.***
