LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Aliansi Masyarakat dan Peduli Lingkungan (AMPEL) meminta agar Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy mencopot Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Timur (Perkim Lotim), lantaran pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di beberapa Desa belum tuntas dengan beragam alasan.
Selain itu, koordinator AMPEL Sarjan Andesbaya di konfirmasi via telpon juga menegaskan, dirinya meminta Kepolisian Resort Lombok Timur (Polres Lotim) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Kejari Lotim) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Perkim Lombok Timur karena tidak beresnya program pengerjaan rumah kumuh.
“Patut diduga, di beberapa desa banyak RTLH yang belum tuntas dengan berbagai alasan, contohnya di tahun 2021 kenapa bisa 50 unit yang selesai sedang pagu anggarannya untuk kouta 504 unit, besar dugaan kami terkait program rumah kumuh ini,” tukasnya, Senin (14/2)
Sarjan juga menduga pengerjaan RTLH di beberapa titik yang sudah selesai di kerjakan, banyak tidak sesuai Spek, seperti pembuatan septictank dan lain-lain.
Karena itu, dia mengajak seluruh masyarakat Lombok Timur untuk mendukung program Nawacita Presiden Jokowi dengan motivasi korupsi musuh bersama.
Menanggapi yang disampaikan koordinator Aliansi Masyarakat dan Peduli Lingkungan (AMPEL), Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Timur (Perkim Lotim), Sahri menegaskan bahwa pada tahun 2021 kemarin Dinas Perkim mengerjakan RTLH sebanyak 125 Unit tersebar di 8 desa dari 4 kecamatan.
“Dari mana mereka dapat data itu, tahun 2021 RTLH yang kita kerjakan sebanyak 125 unit dan telah selesai pengerjaan pada bulan Agustus, tercepat pertama di Indonesia,” tegasnya kepada Media ini melalui keterangan Whatsapp, Senin (14/2)
Adapun yang dimaksud 504 unit itu, sebenarnya berjumlah 593 unit yang tersebar di 41 Desa. Kegiatan ini namanya RTLH BSPS yang dikerjakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara l yang berkantor di Mataram dan sudah selesai semuanya.
“Kabupaten Lombok Timur sebagai penerima Manfaat saja dari program RTLH BSPS ini,” ujarnya (FMI)