Lombok Timur, FMI – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur (APMLT) semakin gencar menyuarakan kondisi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lombok Timur.
“Kita melakukan Aksi Mimbar Bebas dan pembagian selebaran guna membuktikan konsistensi menyuarakan kondisi BPNT di Lotim,” kata ketua APMLT Rohman Rofiki, Kamis (19/8/21)
Sebelumnya, kata Rohman, pihaknya dituding Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Lotim meminta jatah dalam pengadaan Bantuan Pangan Non Tunai.
Rohman juga menerangkan, dalam investigasi yang dilakukan. Ia menemukan oknum Kades sebagai supplier. Selain itu juga menemukan oknum di Dinsos jadi supplier.
“Hasil Investigasi terbaru, kami menemukan diduga oknum di Dinsos juga sebagai supplier,” jelasnya
Keterangan tersebut, kata dia, di dapatkan dari beberapa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Korcam di Lotim. Informasinya, barang yang di suplay berupa kacang-kacangan
“Barang yang di suplay dalam bentuk kacang-kacangan. Itupun dalam kondisi kurang timbangan dan tidak sesuai dengan 6 T seperti yang ada di Pedoman Umum,” ketusnya
Mantan Ketua Eksekutif LMND Lotim ini juga menerangkan bahwa, saat ini dirinya sudah mengantongi barang bukti. Menurutnya pada saatnya nanti bukti tersebut akan diserahkan ke Bupati.
Lebih lanjut, Rohman menegaskan bawa dirinya sangat menyayangkan Kadinsos Lotim yang sok gagah perkasa di depan media, tapi ujung-ujungnya tergiur juga di Bisnis BPNT yang sexy ini.
“Di depan media kadinsos ini sok gagah perkasa, tapi ujung-ujungnya tergiur juga di bisnis sexy ini,” ungkapnya
Sebelumnya di muat pada media yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Mahsin, sangat menyayangkan tudingan kepada dirinya yang dituduh kongkalikong terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Padahal menurutnya, selama ini pihak Dinsos Lotim sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu di ungkapkan Mahsin saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (16/8/21) kemarin.
Mahsin mengatakan, pada dasarnya ia mengapresiasi statmen dari pihak Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur (APMLT). Namun, kata dia harus menggunakan data yang jelas supaya apa yang disampaikan tidak menjadi bola liar dan menjadi fitnah di tengah masyarakat.
“Silakan mengkritik, tapi harus tegak lurus, saya curiga jangan ujung – ujungnya nanti akan minta jatah,” ujar Kadis Sosial Lotim.
Mahsin juga menjelaskan beberapa hari yang lalu, dirinya menerima pesan melalui aplikasi whatshap dari salah satu oknum.
“Oknun itu menawarkan, jika isu BPNT yang banyak di perbincangkan ingin mereda, oknun meminta jatah bagian dalam BPNT,” katanya, dengan tegas tidak akan pernah menggubris hal tersebut.
Selain itu, terkait dengan dugaan APMLT soal adanya oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang sibuk mengamankan supplier, dan Oknum Kades sebagai Supplier, kata Kadinsos, kami siap menindak tegas oknum tersebut jika ada bukti yang jelas. Karna saat ini dinas sosial dalam pembenahan sistem pendistribisian BPNT. “Jadi silahkan bawakan kami bukti,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa, ada tudingan di beberapa media, yang judulnya meminta pencopotan dirinya. Namun kenyataannya dalam narasi berita tersebut hanya tentang Kades dan TKSK. Sehingga ia bingung bagaimana cara untuk menindaklanjutinya.
“Saya sudah komfirmasi ke pihak TKSK dan meminta penjelesan ternyata tidak ada masalah,” tutupnya. (FMI-001)
APMLT Beberkan Oknum Dinsos Jadi Supplier BPNT, Bukti Akan Disampaikan Ke Bupati
