LOMBOK TIMUR | FMI – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Jerowaru datangi Bank NTB Syariah Lombok Timur. Mereka meminta kejelasan jumlah dan arah penyaluran dana CSR Bank tetsebut.
Namun dalam heraing tersebut, Ketua PPDI Jerowaru, Syabanul Amin mengaku kecewa dan tidak puas dengan pihak Bank NTB Syariah karena tidak mampu menjawab setiap tuntutan mereka.
Menurut Amenk sapaan akrabnya mengatakan, Pimpinan Cabang Bank NTB Syariah dengan santainya menyatakan tidaktahuannya terhadap jumlah anggaran CSR setiap tahunnya.
”Pincab itu bilang tidak tahu jumlah dana CSR dan dia bialang kalau dana untuk yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial tidak boleh diketahui oleh publik dan hanya boleh diketahui oleh dapur perusahaan sendiri,” ujar Amenk saat ditemui usai hearing, Senin 24 November 2025.
Selain itu, kata dia, dalam hearing itu Pincab Bank NTB Syariah Lombok Timur dengan santainya mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai undang-undang dan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang mengatur tentang CSR pada Bank yang dipimpinnya.
”Pincab Bank NTB Syariah Lombok Timur mengatakan setiap tahun tetap menggunakan dana CSR dan dana untuk peruntukan sosial lainnya. Jadi mustahil seorang Pincab Bank tidak mengetahui jumlah anggaran CSR dan kemana arah peruntukannya,” jelasnya.
PPDI Jerowaru tidak puas atas jawaban dan penjelasan Pincab Bank NTB Syariah Lombok Timur, karena menemukan beragam kejanggalan, mulai dari Pimpinan Bank yang tidak mengetahui jumlah Dana CSR dan tidak dapat menjalsakan arah penyaluran CSR.
“Jadi kami di PPDI Jerowaru akan masukkan gugatan ke Komisi Informasi Provinsi NTB atas ketidak terbukaannya pinpinan cabang Bank NTB Syariah Lombok Timur terkait keterbukaan informasi publik atas Dana CSR,” tegasnya.
Sementara pihak Bank NTB Syariah Lombok Timur yang ditemui wartawan enggan memberikan jawaban. Mereka hanya berdalih satu pintu.
Sedangkan pimpinan cabang enggan bertemu wartawan dengan alasan sibuk dan ada tamu.***
