Lombok Timur, FMI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Najamudin Mustofa bersitegang dengan pihak kepolisian yang bertugas melakukan penyekatan PPKM Darurat.
Hal itu diketahui karena beredarnya Vidio berdurasi 2 menit yang viral di jagad media sosial. Dalam Vidio itu, mempertontonkan anggota DPRD NTB dan petugas penyekatan PPKM berdebat soal kartu vaksinasi.
Kemudian, tim Redaksi FMI menghubungi anggota DPRD NTB tersebut melalu Via WhatsApp pada Kamis (15/7/21) untuk dimintai keterangannya.
H. Najamudin Mustofa menyebut bahwa dirinya saat di berhentikan petugas penyekatan mengatakan bahwa ia akan pergi kekantor. Namun dikatakannya, ia tetap di jegal dengan alasan sopirnya tidak memiliki kartu vaksin, sehingga pada akhirnya menimbulkan perdebatan.
Dikatakannya, bahwa saat perdebatan itu pihak dari petugas mengatakan hanya menjalankan tugas sesuai Surat Edaran Gubernur. Kemudian Babe Najam sapaannya, menegaskan kalau Surat Edaran Gubernur termuat seprti itu maka itu keliru.
“Kalau sodara polisi terus kekeh mempertanyakan surat vaksin, maka bapak ini juga bagian dari polisi yang bodoh,” ujarnya
Babe Najam juga mengatakan, Negara ini baru membeli kurang lebih 80 juta vaksin, sementara masyarakat Indonesia yang harus di vaksin jumlahnya 275 juta orang. Kekurangan ini diantaranya termasuk supir saya, dan orang-orang yang di suruh balik tadi.
“Kalau Negara ini sudah membeli 275 juta vaksin, maka barulah di keluarkan aturan semacam itu,” kata Babe Najam, kemudian menyebut jika setelah itu orang-orang ini belum melakukan vaksin, berarti itu orang yang nakal. Maka orang seperti itu wajib di paksa untuk vaksin.
“Masalahnya, tdak boleh kita mengeluarkan aturan yang mengatakan harus ada ketarangan vaksin ya, karena kita belum mampu memberikan vaksin kepada rakyat,” imbuhnya lagi.
Masih kata dia, Pemerintah NTB juga jangan mengeluarkan Edaran yang aneh-aneh yang mempersyaratkan sesuatu yang belum ada kemampuan.
“Seharusnya mencari solusi yang lain, bukan mengatakan masyarakat yang ingin beraktivitas ini harus Vaksin, karena itu mengamputasi kegiatan ekonomi masyarakat,” tandasnya
Menurutnya, cukuplah masyarakat ini di haruskan untuk menggunakan protokol kesehatan, dengan menggunakan masker, Jaga jarak dan mengukur suhu badan. (FMI-001)
