LOMBOK TIMUR | FMI – Dalam rangka Percepatan Pembangunan Gerai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah gumi patuh karya. Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Kodim 1615 Lombok Timur menggelar pertemuan bersama seluruh kepala desa dan lurah di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1615 pada Selasa 25 November 2025.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam sambutannya menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program strategis ini. Bahkan, ia mendorong desa untuk memanfaatkan aset tanah pecatu yang dimiliki dan mensinergikannya dengan program pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Karena menurutnya, itu berkesinambungan dengan program prioritas lainnya.
“Kita harus menyambut program ini dengan semangat gotong royong. Meski ada potongan anggaran dari pusat, kita harus tetap kreatif dan inovatif. Jadilah kepala desa yang mampu membangun komunikasi dengan kementerian,” ujar Bupati.
Orang nomor satu di Lombok Timur itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mempersulit proses penyediaan lahan. Bahkan ia mengizinkan lahan milik Pemda untuk digunakan melalui skema pinjam pakai, dan jika koperasi berkembang dengan baik dan maju, lahan tersebut berpeluang untuk dihibahkan.
“Desa yang belum siap lahan dipersilakan mengajukan proposal usulan,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa Koperasi Merah Putih harus dapat dibangun dengan konsep usaha yang berkelanjutan dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Hadirnya koperasi ini harus kita perjuangkan bersama sebagai solusi peningkatan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Eky Anderson, sebagai penanggungjawab program ini, menegaskan pentingnya percepatan realisasi pembangunan fisik Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai program strategis sesuai tuntutan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini proses baru mencapai tahap legalisasi lahan dan belum memasuki pembangunan fisik.
Kata dia, upaya ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
“Inpres ini bertujuan memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional. Karena itu pembangunan harus segera dimulai, sesuai kewenangan dan tuntutan yang diberikan Presiden kepada jajaran Kodim,” ujar Dandim.
Dandim 1615 Lombok Timur juga menegaskan, setiap gerai harus mengikuti standar desain yang telah disosialisasikan, lengkap dengan fasilitas gudang apotek, dan ruang praktek dokter. Saat ini, terdapat 11 titik yang sudah memenuhi ketentuan, namun sebagian besar usulan lainnya masih terkendala dan belum sesuai persyaratan.
Dandim juga mengapresiasi pemerintah daerah atas fasilitasi kegiatan ini, yang memungkinkan terjadinya diskusi bersama untuk mencari solusi atas hambatan yang ada. Ia meminta desa segera menyiapkan data lahan yang berpotensi digunakan untuk skema pinjam pakai demi mempercepat proses pembangunan.
Pertemuan ini difokuskan pada pengumpulan data dan identifikasi lokasi yang diusulkan sebagai titik pembangunan gerai, dengan ketentuan luas lahan minimal 10 are, pembangunan harus sesuai standar desain yang ditentukan serta memiliki akses memadai bagi kendaraan roda empat.***
