LOMBOK TIMUR| FMI – Masyarakat kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu sebulan terakhir mengalami kondisi sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram. Bupati Haerul Warisin atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Bupati saat dengar pendapat (hearing) dengan Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) di Ruang Rapat Bupati, Senin (13/4).
Kelangkaan ini, menurut Bupati, baru pertama kali terjadi, tanpa pernah diprediksi di tengah lonjakan perekonomian masyarakat Lombok Timur sejak akhir tahun 2025 hingga triwulan pertama tahun 2026.
Kendati demikian Pemda berkomitmen untuk memperkuat Satgas Pengawasan distribusi Elpiji 3 kilogram dengan melibatkan masyarakat dan pihak berkompeten lainnya dalam keanggotaan Satgas.
Seiring dengan itu, kata dia, Pemda Lombok Timur juga akan mengajukan usulan penambahan kuota elpiji 3 kg kepada Pertamina.
Tuntutan GEMPUR agar pangkalan memberdayakan pengecer yang dinilai lebih dekat dengan masyarakat juga direspon. Keberadaan pengecer disebut dapat mengurangi hambatan geografis dan lainnya.
Sekretaris Daerah Juani Taofik yang juga hadir pada kesempatan tersebut berharap masyarakat dapat lebih tenang, sebab stok elpiji di Depo Ampenan tidak ada persoalan, atau sesuai kuota. Ia mengakui distribusi menjadi hal yang perlu mendapat pengawalan dari semua pihak.***
