LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik merespon cepat aksi demonstrasi ribuan tenaga honorer lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dengan menerima sejumlah perwakilan untuk berdialog. Para perwakilan diterima di Ballroom Kantor Bupati, Senin 20 Januari 2025.
Sosok yang akrab disapa Kak Ofik itu menegaskan, bahwa seluruh tenaga honorer yang masuk database dalam posisi aman, sebab dijamin tidak akan ada pemutusan kontrak.
Bahkan menurutnya, tak kurang dari 9000 tenaga honorer Lombok Timur akan diakomodasi untuk diajukan nomer induk PPPK. Dijelaskannya tidak akan ada seleksi kembali.
“Kita menunggu berapa total akhir dari tenaga non ASN yang akan mendapatkan SK sebagai PPPK paruh waktu, dan tidak akan ada seleksi lagi,” tegasnya.
Ditambahkannya, daftar tenaga honorer sudah tercatat di database BKN dan terbuka untuk diawasi sebab bersifat informasi publik. Hal itu juga menguatkan bahwa data tersebut aman dari penggantian atau ‘penumpang gelap’ seperti dikhawatirkan.
Menyinggung besaran penghasilan yang diterima, Pj. Bupati menjelaskan, merujuk surat Menpan RB nomer 16 tahun 2025 disesuaikan dengan kemampuan daerah dan setidaknya sama dengan penghasilan yang diterima saat ini.
Hal itu juga, menurutnya dilandasi jumlah tenaga honorer di Lombok Timur yang sangat besar, “Apa yang ada saat ini sama-sama sedikit, yang penting status kita aman dulu. Itu yang menjadi pilihan bijak pemerintah,” ungkapnya.
Pj. Bupati juga mengapresiasi langkah tenaga honorer yang menyampaikan aspirasinya secara baik dan bijak.
Usai bertemu Pj. Bupati dan sejumlah pejabat pemerintahan Pemda Lotim, para tenaga honorer diharapkan dapat meneruskan hasil dengar pendapat tersebut dan kembali bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.***
