MATARAM | FMI – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi NTB periode 2025-2028, resmi dilantik.
Pelantikan ini dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Grand Madani, Kota Mataram, pada 7 hingga 8 Februari 2026.
Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Ali Hanafiah, SE., SH., M.Si., dan dihadiri oleh jajaran pengurus pusat, Ketua MPI DPD KNPI NTB Ir. H.K. Lalu Winengan, MM., MD., Bakesbangpol NTB, Baznas NTB, Seluruh Kepala Desa, pimpinan OKP se-NTB, dan stakeholder terkait.
Dalam arahannya, Ketua Umum DPP KNPI Dr. Ali Hanafiah menegaskan, kepemimpinan Daud Gerung sah secara organisasi. Karena lahir dari proses Musda yang dihadiri oleh pemilik suara sah (OKP).
Ia menginstruksikan agar KNPI NTB segera bersinergi dengan program-program Gubernur NTB. Ali Hanafiah juga menyinggung soal eksistensi organisasi melalui penguasaan aset.
“Siapa yang menguasai Gedung Pemuda, itulah KNPI yang sesungguhnya. Ibarat raja tanpa istana, itu raja palsu. Saya berharap Bung Daud segera memiliki ‘istana’ atau sekretariat yang representatif, untuk menjalankan aktivitas kepemudaan,” tegasnya.
Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) NTB, Ir. H.K. Lalu Winengan, menekankan pentingnya integritas bagi pengurus baru. Ia mengingatkan agar KNPI tidak terjebak menjadi organisasi yang hanya sekadar melontarkan kritik tanpa solusi.
“Jadilah Ketua KNPI yang berintegritas, jangan bawa KNPI menjadi seperti LSM yang hanya bisa demo. Demo boleh, tapi berikan solusi untuk kemajuan NTB. KNPI harus masuk dan berkolaborasi dengan OPD-OPD. Seperti pada program ketahanan pangan dan MBG,” pesan Lalu Winengan.
Menurut Winengan, syarat menjadi Ketua KNPI harus berlatar belakang pimpinan OKP, dan Daud Gerung yang merupakan kader PMII, telah memenuhi kriteria tersebut.
Ketua DPD KNPI NTB terpilih, Daud Azhari, menyatakan kesiapannya mengemban amanah dengan tagline “Rejuvenasi Pemuda NTB”. Ia menegaskan posisi KNPI sebagai mitra kritis, konstruktif, dan strategis bagi pemerintah daerah.
“Momen pelantikan dan rakerda ini langkah awal bagi kami untuk menyelaraskan program kerja dengan visi-misi Pemerintah Provinsi NTB,” pungkasnya.
Terkait isu dualisme, Daud Gerung menegaskan bahwa tidak menganggap itu ada. “KNPI kami sah dan kami tetap membuka pintu komunikasi seluas-luasnya bagi semua pihak untuk berkolaborasi,” jelas Daud Gerung, sapaannya.
Sebagai langkah awal pasca pelantikan, Daud akan segera merealisasikan program jangka pendek menyambut bulan suci Ramadhan. Seperti santunan yatim piatu, sembari memfinalkan hasil rakerda untuk dijalankan selama satu periode ke depan.***
