LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Sungguh miris nasib guru tidak tetap (GTT) di Lombok Timur. Pasalnya, gaji yang semestinya mereka terima Rp.400.000, harus terpotong Rp.150.000. Sehingga mereka hanya menerima gaji Rp.250.000 perbulan dalam jangka waktu 5 bulan.
Padahal, guru honorer sudah menunggu gaji keluar setelah beberapa bulan telat dibayarkan. Kini mereka harus mengelus dada menerima keputusan pahit, bahwa gaji mereka terpotong tanpa ada pemberitahuan dahulu dari pemangku kebijakan.
Menelusuri persoalan ini, wartawan mencoba menggali informasi dengan menghubungi Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur, Juiani Taofik melalui pesan online (WhatsApp, red) pada Jum’at 8 Desember 2023.
Dalam percakapan online itu, Juiani Taofik mengaku tidak mengetahui informasi dugaan pemotongan gaji guru honorer. “Saya juga belum tahu dik, nanti saya croschek bersama Kadisnya, untuk kepentingan apa,” kata PJ Bupati melalui pesan online, Jum’at kemarin.
Kemudian dari informasi yang dihimpun, pemotongan gaji honorer pertama kali diketahui ketika para guru hendak menandatangani surat pertanggungjawaban (SPJ) di masing-masing unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Sontak para guru terkejut gaji mereka terpotong tanpa ada penjelasan.
Jika pemotongan honor dilakukan sevurgal itu, PJ Bupati curiga ada miskomunikasi. Bahkan ia beranggapan bahwa pemotongan tersebut diperuntukkan untuk kepesertaan para guru honorer pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Kalau sevurgal itu saya curiga miskomunikasi, bisa jadi potongan kepesertaan BPJSnya dik,” katanya
Selang beberapa menit, sosok PJ Bupati yang ramah dan sangat akrab dengan semua kalangan ini kembali menyampaikan kepada wartawan, bahwa setelah dirinya mendapat informasi dari dinas terkait, ternyata pemotongan gaji guru honorer lantaran sedang dilakukan penyesuaian berdasarkan kondisi anggaran yang tersedia.
Terkait dengan teknis, orang nomor satu di Lombok Timur ini mengarahkan wartawan untuk menghubungi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
“Ternyata ada penyesuaian jumlah yang diterima, karena keterbatasan anggaran yang tersedia, secara teknis silahakn ke Pak Kadisnya,” kata PJ mengarahkan.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Izzuddin mengaku bahwa penyesuaian honorium juga pernah dilakukan pada tahun sebelumnya, melihat dari situasi dan kondisi anggaran yang minim.
Menurut Izzuddin, penyesuaian kembali dilakukan seperti tahun lalu, mengingat kondisi anggaran yang ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk guru tidak tetap (GTT) yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Melihat situasi dan kondisi anggaran yang ada, setelah kita coba sesuaikan, kemampuan kita rata-rata disesuaikan untuk SPK, KK dan PK,” ujarnya
Sedangkan ketua Forum Guru Honorer Lombok Timur, Sunarno mengaku tidak ada surat resmi dari pihak pemerintah terkait dengan pemotongan maupun penyesuaian gaji guru honorer.
“Gak ada surat resmi. Pemotongan ini di ketahui ketika penandatanganan SPJ. Seandainya ada mungkin gak serinut ini,” imbuhnya
Bahkan, Sunarno mengaku dirinya sudah berkoordinasi dengan ketua-ketua di masing-masing kecamatan untuk menanyakan kepada pihak UPTD mengenai alasan pemotongan secara administratif.
“Saya minta ketua masing-masing kecamatan tanya pada orang yang urus tandatangan SPJ di UPTD. Mereka gak tau juga,” ketusnya.***
Diduga Dikbud Sunat Gaji Guru Honorer, Tanpa Sepengetahuan PJ Bupati Lombok Timur?
