LOMBOK TIMUR | FMI – Proses pembangunan pendopo dua, yang belum rampung hingga saat ini jadi sorotan. Bahkan Ketua Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman langsung lakukan inspeksi mendadak (Sidak), Senin 24 Februari 2025.
Pantauan wartawan dilokasi sidak, politisi partai Golongan Karya (Golkar) itu menemukan banyak pekerjaan yang belum rampung, bahkan ditemukan sejumlah bangunan yang kondisinya memprihatinkan, lantaran bangunan dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi dan besaran anggaran yang telah dikeluarkan.
Bahkan Lalu Hasan Rahman meminta kepada aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Inspektorat, untuk melakukan audit terhadap pengerjaan pendopo dua. Menurutnya, audit diperlukan untuk mengetahui berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun dua bangunan pendopo dengan anggaran sebesar 4,8 miliar rupiah.
Hasan Rahman juga mengatakan bahwa pembangunan pendopo dua ini dilakukan pada saat Komisi 4 belum bertugas.
Sebelum masa jabatan DPRD saat itu berakhir, ia telah menyarankan agar pembangunan pendopo ditunda terlebih dahulu sampai ada bupati baru, sehingga pembangunan pendopo sesuai dengan keinginan dari pemerintah yang baru.
Untuk itu, dia meminta kepada Inspektorat untuk segera melakukan audit agar jelas berapa biaya yang sudah dikeluarkan dan berapa sisa dari anggaran yang ada untuk dua bangunan tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya, M Rozikin, menjelaskan bahwa anggaran 4,8 miliar rupiah tersebut digunakan untuk pembangunan bangunan utama dan bangunan garasi, dapur yang ada di sebelah bangunan utama.
Dia juga menambahkan bahwa anggaran yang pertama cukup untuk dua bangunan tersebut, dan untuk yang baru ini anggarannya berbeda.***
