MATARAM | FMI.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, pada 27 November mendatang, harus melibatkan semua elemen jika ingin berjalan dengan sukses dan berdaulat.
Demikian dikatakan Direktur Bale Demokrasi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Naim, dalam rangka mengingatkan lembaga negara, KPU dan Bawaslu untuk memastikan langkah yang sudah dibangun terus bekerja di lapangan.
Menurut Muhammad Naim, ada beberapa faktor yang bisa membuat Pilkada NTB dapat berjalan dengan sukses. Pertama, jika KPU dan Bawaslu dapat memastikan sinergitas yang sudah dibangun dengan semua elemen berjalan dengan baik.
Dengan kata lain, lanjut Naim, ketika KPU dan Bawaslu mengikut sertakan masyarakat atau semua stakeholder dalam proses pengawalan demokrasi.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) ini juga menegaskan bahwa, peran masyarakat tentu sangat krusial dalam mensukseskan pesta demokrasi pada Pilkada NTB. Selain itu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas bisa membangun strategi sosialisasi yang informasinya tepat dan mudah tersampaikan ditengah-tengah masyarakat.
“Selain itu dapat menerapkan collaboration strategi dengan menggandeng para tokoh agama, budaya, remaja dan lain-lain untuk menghindari terjadinya konflik sosial ditengah-tengah masyarakat dan guna menciptakan Pilkada yang damai serta riang gembira”, ucap Muhammad Naim usai mengisi acara saat menjadi narasumber diskusi publik yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat UMMAT di Mataram, Rabu, 20 November 2024.
Muhammad Naim juga menekankan agar terus waspada dan terus meningkatkan pencegahan terhadap isu money politik.
“Apa lagi saat ini isu money politik, black campaign, perilaku SARA ditengah-tengah yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Melihat masyarakat NTB memiliki budaya yang berbeda-beda disetiap daerah, menurut saya beberpa strategi yang harus diterpakan oleh sejumlah lembaga penyelenggara negara yaitu dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya dan agama tanpa menghilangkan kearifan lokal masyarakat setempat,” ujarnya lebih lanjut.
Tak hanya itu, pemerhati demokrasi yang juga sebagai salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram ini menyoroti sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial kedua lembaga negara tersebut. Menurutnya, sosialisasi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan lainya, bisa di manfaatkan dengan tepat dalam upaya menghindari terjadinya penyebaran Informasi terkait Pilkada yang tidak benar (Hoax).
“Menurut data Bawaslu RI pelanggaran kompanye melalui media sosial paling tinggi adalah Facebook 118 (33.2 persen) , Instagram 106 (29.9 persen), media X 101 (23.5 persen), tik-tok 28 (7,3 persen) dan YouTube 2 (0.6 persen),” ungkap Muhammad Naim.
Dengan berbagai tantangan yang disebutkan, pengamat yang hangat disapa Naim tersebut mengajak semua pihak turut membantu pengawasan di semua tingkatan demi tercapainya Pilkada yang sukses dan berdaulat.***
Direktur Bale Demokrasi: Semua Elemen Harus Dilibatkan Jika Menginginkan Pilkada NTB 2024 Sukses
