LOMBOK TIMUR

Dirut Klaim Selaparang Finansial Aktif Sokong Program Sosial Pemerintah Daerah

×

Dirut Klaim Selaparang Finansial Aktif Sokong Program Sosial Pemerintah Daerah

Share this article

LOMBOK TIMUR | FMI – Direktur Utama (Dirut) PT Selaparang Finansial Iva Nuril Solihani menyebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipimpinnya sebagai satu-satunya perusahaan modal daerah dengan seluruh saham dimiliki Pemerintah Daerah, yang mampu bertahan di tengah penurunan drastis jumlah perusahaan modal ventura dari 23 entitas pada tahun 2024 menjadi 17 entitas di tahun 2025.

Perusahaan yang diperkuat oleh 25 karyawan ini, kata dia, menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset utama dan menekankan pentingnya kesejahteraan dan integritas dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan.

Menurutnya, PT Selaparang Finansial juga aktif mendukung program sosial Pemerintah Daerah, seperti melalui safari ramadhan, pemberian bantuan anak yatim piatu, rehabilitasi masjid, serta paket sembako untuk kaum dhuafa dan petugas kebersihan.

Sementara orang nomor satu di Lombok Timur, Haerul Warisin menyoroti performa PT Selaparang Finansial yang dinilai masih jauh dari harapan, terutama terkait tingginya angka kredit macet dan kecilnya keuntungan yang dibukukan.

“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak,” kata Bupati.

Sebagai langkah konkret, Bupati menginstruksikan manajemen PT Selaparang Finansial untuk memprioritaskan penagihan utang dengan melibatkan seluruh karyawan, di mana sebelumnya para karyawan ini harus mendapat pelatihan terkait tugas tersebut.

Tidak hanya untuk PT Selaparang Finansial, Bupati juga menegaskan bahwa BUMD memiliki fungsi ganda yaitu meraih profit sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

“Bekerja di BUMD bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk melayani masyarakat,” tegas Bupati sembari meminta agar direksi tidak mengambil kebijakan sepihak.

Selain itu, Bupati meminta para direksi agar membuka ruang diskusi seluas-luasnya dengan tenaga ahli agar keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan.

“Setiap kebijakan mutasi atau perubahan struktur harus berlandaskan pada kebutuhan efektivitas bisnis serta kesadaran diri akan tanggung jawab,” pungkasnya.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *