LOMBOK TIMUR – FMI.COM
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten Lombok Timur menggelar kegiatan Sekolah Demokrasi Pemuda di zona selatan yang bertempat di lesehan Dirgahayu Desa Sepapan, kecamatan Jerowaru, Rabu (19/1)
Berdasarkan pantauan fokusmediaindonesia.com di lokasi kegiatan, hadir sebagai pemateri Kabid Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Timur (Dispora Lotim) Ketua Bawaslu Lotim dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim.
Ketua DPD II KNPI Lotim Habiburrahman kepada wartawan mengatakan, kegiatan sekolah Demokrasi di hajatkan untuk Pemuda supaya melek politik kedaerahan dan agar melihat sistem Demokrasi yang ada di Lombok Timur.
Selain itu juga, kata dia, agar Pemuda bisa bersinergi memajukan pembangunan yang sedang berjalan dan akan direncanakan ke depan sehingga berkelanjutan.
“Kegiatan serupa juga sering dilakukan, tapi ini bentuk akselarasi bahwa sekolah Demokrasi tidak hanya dimaknai seremonial. Tetapi menanamkan bahwa hak berpolitik warganegara itu ada dan itu kebutuhan bagi warganegara sebagaimana tertera di pasal 26 sampai 34 di undang – undang 1945,” ujar Habib, Rabu (19/1)
Menurutnya, itu harus dimaknai secara utuh dan menyeluruh, sehingga teman – teman ini secara masif bisa masuk ke kancah Demokrasi. Jadi mereka akan tergerak atas kesadaran diri dan kecintaan terhadap bangsa bahwa mengikuti sistem Demokrasi juga memajukan pembangunan yang sedang berjalan dan sedang direncanakan.
Disinggung soal pembagian zona kerja KNPI, Habib menegaskan bahwa berdasarkan kesepakatan rakerda kegiatan KNPI di bagi menjadi komite – komite kerja.
“Sesungguhnya zona yang dimaksud itu adalah komite kerja. Komite kerja ini ada empat zona, yakni zona tengah, zona selatan, zona utara dan komite gabungan,” ungkapnya
Tentunya di empat zona ini, kata dia, KNPI menggandeng organisasi kepemudaan (OKP) baik yang teregister maupun yang tidak teregister. Hal ini supaya bantuan yang diberikan Pemda untuk KNPI bisa dirasakan oleh semuanya.
“Walaupun volume anggaran masih belum begitu besar tapi animo kepemudaan terhadap KNPI sangat tinggi. Sehingga terakomodiran dan semangat proporsionalitas kita kedepankan,” kata dia
Di tempat yang sama, Arsa Ali Umar mengatakan bahwa berdasarkan hasil pleno KNPI beberapa waktu lalu menetapkan pembagian empat zona kegiatan, dan jumlah anggaran kegiatan yang dibagi untuk empat zona sebesar 60 juta.
“Untuk zona selatan mencakup 5 kecamatan dan kebetulan saja saya diamanahkan sebagai penanggungjawab dan mendapat tema tentang Sekolah Demokrasi Pemuda,” kata Arsa.
Kalau di zona selatan ini, kata dia, prinsip saya sebagai penanggungjawab adalah partisipatif yang artinya tidak hanya KNPI yang berkegiatan, tapi melibatkan berbagai organisasi kepemudaan maupun kemasyarakatan.
“Sehingga terhitung ada 26 organisasi yang terlibat dalam sekolah Demokrasi ini,” ujarnya
Kemudian kalau bicara kuantiti anggaran yang hanya 15 juta untuk ukuran kegiatan 26 organisasi itu sangat kecil. Tapi apapun alasannya, bagi kami yang kita kedepankan adalah proses partisipasi melibatkan teman – teman organisasi khususnya di wilayah selatan.
Prinsip kedua yang di utamakan sebagai penanggungjawab kegiatan adalah transparansi anggaran. (FMI)
