LOMBOK TIMUR | FMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menyoroti berbagai permasalahan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Dalam Rapat Paripurna IX Masa Sidang II, Kamis, 27 Februari 2025
Mereka mengungkap sederet tantangan besar yang harus segera diselesaikan oleh Bupati baru, mulai dari proyek pembangunan yang belum dirasakan masyarakat, kelangkaan pupuk yang terus terjadi, hingga BUMD yang merugi sejak bertahun-tahun.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah proyek pembangunan yang belum optimal, meski realisasi belanja daerah sudah mencapai 94,30 persen. Mereka mengapresiasi capaian beberapa indikator pembangunan yang melampaui target, namun tetap mempertanyakan manfaatnya bagi masyarakat.
“Jangan sampai ini hanya bagus di atas kertas, tapi masyarakat tidak merasakan hasilnya,” ujar Saepul Bahri, anggota DPRD dari PPP yang mewakili gabungan komisi. DPRD meminta Bupati baru melakukan evaluasi menyeluruh agar perencanaan pembangunan benar-benar membawa perubahan nyata.
Di sektor pertanian, kelangkaan pupuk masih menjadi masalah yang berulang. Perubahan kebijakan subsidi dari pemerintah pusat menyebabkan distribusi pupuk di daerah semakin rumit. DPRD mendesak pemerintah daerah lebih sigap dalam menghadapi situasi ini agar petani tidak terus dirugikan.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PD Selaparang Energi dan PD Agro Selaparang terus mengalami kerugian sejak 2019. Bukannya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, perusahaan ini justru menjadi beban APBD.
“Kalau terus merugi dan tidak ada perbaikan, lebih baik dibubarkan atau di-merger saja. Jangan sampai uang daerah terus terbuang tanpa ada manfaat bagi masyarakat,” tegas Saepul.
Selain itu, DPRD menyoroti lemahnya sistem pendataan dan pengelolaan pajak daerah. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mampu memaksimalkan potensi penerimaan karena keterbatasan teknis dan regulasi yang belum memadai.
DPRD meminta Pemkab Lombok Timur segera melakukan reformasi administrasi perpajakan daerah dengan memperbaiki basis data perpajakan serta meningkatkan efektivitas penagihan pajak dan retribusi. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat keuangan daerah.
Tingginya angka pengangguran terbuka yang mencapai 2,53% juga menjadi tantangan besar bagi Pemkab. Dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat, pemerintah daerah diminta lebih agresif dalam menciptakan lapangan kerja serta memperbanyak pelatihan bagi tenaga kerja agar lebih siap bersaing.
Di bidang pendidikan, DPRD menyoroti rendahnya rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan di Lombok Timur. Mereka meminta Pemkab meningkatkan layanan pendidikan nonformal, memperbaiki kualitas sekolah, serta mempercepat pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah agar akses pendidikan semakin merata.
Pada sektor kesehatan, DPRD menyoroti angka harapan hidup masyarakat Lombok Timur yang saat ini berada di angka 71,95 tahun. Meski mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, DPRD berharap pemerintah daerah tetap fokus meningkatkan layanan kesehatan agar indikator ini terus membaik.
DPRD juga meminta Pemkab lebih serius dalam menjaga stabilitas harga komoditas pertanian serta meningkatkan nilai tambah bagi petani. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dibandingkan hanya fokus pada peningkatan produksi semata.
Dengan berbagai persoalan yang dihadapi Lombok Timur, DPRD berharap Bupati baru mampu menjawab tantangan ini dengan kebijakan yang lebih konkret dan tepat sasaran. Masyarakat tentu menanti langkah nyata, bukan sekadar wacana***
