LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim.
Rapat ini dipimpin oleh ketua DPRD Lotim dan turut dihadiri jajaran Komisi II, Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Kepala Bidang, Pengawas Sekolah, dan Kanit-kanit Dikbud Lotim.
“Saat ini kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur belum sesuai harapan atau tidak sesuai Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena itu, rapat kerja ini kita laksanakan untuk memastikan kualitas pendidikan harus terjamin,” kata ketua DPRD Lotim, Murnan, Selasa (15/3)
Di satu sisi, kata dia, kami juga ingin memastikan bahwa penggunaan dana bos itu betul-betul sesuai penggunaannya berdasarkan juknak juknis.
“Ketika kemarin kami kelapangan, beberapa sekolah menyampaikan keluhan, itulah yang kami respon dengan pertemuan kali ini, disamping itu kami melihat data-data rasio guru, ada yang kelebihan karena tenaga honorer dan ada yang kekurangan, untuk itu harus segera di normalisasi,” tukasnya
Dalam 5 tahun ke depan, kata dia, ada ribuan guru bakal pensiun, ini perlu di antisipasi dengan mengajukan ke pemerintah daerah untuk pengangkatan PPPK, begitu juga dengan tenaga honorer betul-betul di berdayakan dan digunakan.
“Tadi juga saya minta ke pengawas untuk membimbing guru, karena guru kita bermacam model, ada yang datang sekedar membawa ijazah tanpa pernah diklat. Tolong itu juga di perhatikan karena tidak hanya siswa yang belajar tapi guru juga haru belajar. Apalagi di era merdeka belajar sekarang ini kita semua harus belajar, itu intinya,” tegas Murnan
Selain itu, kepada UPTD Dikbud Lotim, Murnan meminta agar memperhatikan kondisi sekolah dan siswa. Unit harus memastikan anak-anak yang masuk usia sekolah untuk mengikuti sekolah. Namun yang mereka (Unit, red) mengeluhkan operasional yang masih minim.
“Mereka lebih banyak kerja ikhlas. Sedangkan pengawas rata-rata memiliki sertifikasi sedang yang struktur ini murni mengandalkan operasional yang ada dan ini sangat terbatas,” ucapnya
Karena itu, ia meminta kepada Kepala Dinas untuk Menginventarisir kebutuhan teman-teman yang di lapangan, karena ini menurutnya sangat penting. Kalau mereka tidak ada anggaran tidak bisa mereka optimal melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
Di samping itu, Murnan juga melihat bahwa ada sekolah yang terkena bencana masih belum tersentuh bantuan. Karena memang persoalannya ada pada Dapodik. Tapi di satu sisi menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) punya tanggung jawab terhadap sekolah-sekolah yang belum tersentuh.
“Nanti kita akan komunikasi dengan pemerintah daerah melalui TAPD bahwa kebutuhan mendasar seperti ini harus segera disikapi,” tegasnya (FMI)
