MATARAM | FMI – Forum Komunikasi Aktivis Kesehatan (FKAK) NTB kembali menggelar dialog publik bertema “BPJS Kesehatan: Tantangan Rumah Sakit dan Harapan Pasien”. Kegiatan ini berlangsung di Aula An Naba, Inkes Yarsi Mataram, pada Kamis (22/01/2026).
Sejumlah narasumber hadir dalam forum tersebut, di antaranya Direktur RSUD Lombok Utara, Direktur RS Islam Namira, perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, serta Presiden GLF. Dialog berlangsung terbuka, membahas dinamika program JKN dari sisi rumah sakit, BPJS, hingga pengalaman pasien di lapangan.
Koordinator FKAK NTB, Abdul Hafidzirrahman, mengatakan bahwa dialog publik ini merupakan agenda rutin FKAK NTB sebagai ruang diskusi kritis atas isu-isu kesehatan yang berkembang di Nusa Tenggara Barat.
“Agenda ini kami lakukan secara berkala. FKAK NTB ingin menjadi ruang berbagi informasi antar semua pihak, sehingga bisa menjadi refrensi tambahan semua pihak,” ujar Hafiz, sapaan akrabnya.
Ia juga menegaskan, FKAK NTB berkomitmen menjadi stimulus bagi para aktivis kesehatan di NTB agar lebih peduli dan aktif mengawal kebijakan publik di sektor kesehatan.
“Isu kesehatan itu sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu perlu ada yang terus mengawal, mengkritisi, sekaligus memberi ruang dialog,” katanya.
Dalam dialog tersebut, Hafiz juga menyinggung kebijakan 144 jenis penyakit yang tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan di IGD FKRTL (fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan). Menurutnya, kebijakan itu masih sering menimbulkan pro dan kontra di lapangan.
“Masalahnya bukan hanya regulasinya, tapi ketidaktahuan masyarakat. Banyak yang datang ke IGD dengan asumsi semua ditanggung BPJS, sementara rumah sakit wajib patuh pada aturan BPJS. Di sinilah sering muncul ketegangan antara pasien dan nakes,” jelasnya.
Situasi tersebut, lanjut Hafiz, membuat tenaga kesehatan kerap menjadi sasaran emosi, padahal mereka hanya menjalankan regulasi yang berlaku.
Karena itu, FKAK NTB mendorong agar setiap kebijakan kesehatan dibarengi dengan edukasi yang masif kepada masyarakat.
“Ke depan, regulasi harus diikuti dengan literasi publik. Kalau masyarakat paham, konflik di IGD bisa dikurangi, pelayanan pun jadi lebih optimal,” tegasnya.
Dialog publik ini diharapkan juga bisa menambah refrensi bagi semua pihak, baik dari teman teman aktivis kesehatan yang hadir sebagai peserta, direktur rumah sakit dan pihak BPJS tentang dinamika program JKN yang terjadi di lapangan.***
