MATARAM | FMI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 di Mataram, Minggu (22/12/2025). Rakerda ini merupakan amanah kongres yang wajib dilaksanakan minimal satu kali dalam dua tahun.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di sela-sela Rakerda.
Herman didampingi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rezka Oktoberia, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nanang Samodra, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat NTB Si Made Rai Edi Astawa, dan Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB Andi Mardan.
“Ini adalah Rapat Kerja Daerah Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025 dan rapat kerja ini tentu merupakan amanah kongres yang dituangkan, wajib dilaksanakan satu kali minimalnya dalam dua tahun,” ujar Herman.
Herman menjelaskan, rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Utamanya untuk membangun soliditas dan solidaritas, serta mempersiapkan program-program yang minimal dua tahun ke depan dapat memberikan kontribusi kepada rakyat.
“Rapat kerja adalah untuk bisa merumuskan, tentu mengevaluasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis ke depan, utamanya untuk membangun soliditas dan solidaritas, untuk mempersiapkan program-program yang minimalnya dua tahun ke depan ini bisa memberikan kontribusi kepada rakyat,” jelasnya.
Dalam Rakerda tersebut, akan ada pembekalan dari Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK), Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), dan Badan Saksi Nasional (BSN) yang akan memperkuat posisi internal partai.
Herman menegaskan, substansi dari rapat kerja pembukaan ini adalah memastikan bahwa semua instrumen partai pada semua tingkatan memiliki rencana strategis dalam dua tahun ke depan, utamanya dengan program-program yang bisa membantu rakyat.
Setelah Rakerda tingkat provinsi, agenda ini akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja cabang di seluruh kabupaten/kota di NTB. Untuk efisiensi waktu, Herman menyebut kemungkinan penggabungan beberapa wilayah kabupaten, seperti wilayah Bima, Sumbawa, dan wilayah lainnya.
“Yang penting bahwa semua instrumen partai pada semua tingkatan memiliki rencana strategis dalam dua tahun ke depan, utamanya dengan program-program yang bisa membantu rakyat,” tegasnya.***
