Lombok Timur, FMI – Ketua Gerakan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Gerak NTB) sesali tidak hadirnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam mediasi yang dilaksanakan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur, Senin (22/3/21)
Karena pihak LPK tidak hadir dalam mediasi itu, kata Arsa Ali Umar Ketua Gerak NTB, maka belum ada titik temu, namun disepakati untuk melakukan mediasi lanjutan hari kamis depan.
“Mediasi lanjutan nanti, Disnakertrans Lotim harus memastikan LPK selaku pihak tertuduh untuk dihadirkan,” ungkap Arsa panggilan akrab ketua Gerak NTB.
Arsa menegaskan, dirinya selaku yang melakukan pendampingan terhadap calon PMI, mendesak agar pihak LPK kooperatif dalam proses mediasi, sehingga persoalan ini ada solusi dan menemukan titik temunya.
Apabila dipertemuan lanjutan pihak LPK tidak hadir lagi, kata Arsa, maka secara otomatis persoalan itu akan ia bawa ke pihak Kepolisian.
“Ini jelas-jelas ada indikasi telah melakukan penimpuan kepada calon PMI dengan rata-rata mereka mengeluarkan sebesar Rp. 10.250.000,” imbuhnya
Ia berharap, pada mediasi Kamis nanti pihak LPK bisa kooperatif sehingga persoalan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa harus merugikan calon PMI ataupun merusak reputasi dan integritas LPK.
Redaksi-FMI
