LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur (Pemda Lotim) mengikutsertakan tenaga honorer dan petani tembakau dalam kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Bahkan rencananya, pemda Lotim kedepannya akan mengikutsertakan pula guru ngaji dan marbot masjid.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy pada acara launching perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani dan buruh tani tembakau melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Provinsi NTB yang berlangsung halaman SMKN 1 Sakra, Senin 3 Oktober 2022.
“Dari 10.000 petani dan buruh tani NTB yang mendapat asuransi tersebut, 4.720 adalah petani dan buruh tani asal Lombok Timur,” katanya.
Karena itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Akan tetapi ia berharap Pemerintah Provinsi dapat meningkatkan jumlah peserta hingga 20.000 ribu petani atau buruh tani.
Seiring penambahan itu, Pemda Lombok Timur juga akan menambah jumlah peserta sehingga 16.000 petani dan buruh tani tembakau yang ada di daerah ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Bupati mengakui manfaat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan bagi peserta juga keluarganya. “Alasan itulah seluruh tenaga honorer di Lombok Timur sudah seluruhnya menjadi peserta,” ujarnya
Bupati Sukiman juga menegaskan seluruh petani atau buruh tani tembakau di Lombok Timur dapat mengakses layanan kesehatan di semua rumah sakit pemerintah yang ada di wilayah Lombok Timur.
Hal tersebut, kata dia, salah satunya didasari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Lombok Timur yang sebagian besar untuk membangun fasilitas kesehatan.
Sementara itu, Direktur kepesertaan BPJS wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku Zainuddin berharap semakin meningkatnya jumlah petani atau buruh tani juga peserta di sektor informal di Lombok Timur maupun NTB.
Demikian halnya dengan kepesertaan aparat desa, serta pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat termasuk petugas RT/RW.
Acara tersebut dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah, BPJS Ketenagakerjaan NTB, kepala Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Utara.***