MATARAM | FMI.COM – Sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) resmi dilaporkan oleh Bupati melalui Sekda Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan harga jagung dan kelancaran Air bersih PDAM Dompu pada senin 22 April 2024 lalu.
Bahkan setelah dilakukannya BAP oleh penyidik Polres Dompu, pada Senin 13 Mei 2024 malam, beberapa kader HMI ditetapkan sebagai tersangka yang diantaranya Sekertaris Umum HMI Cabang Dompu, Iqbal Saputra, serta 4 kader lainnya yakni Ardiansyah, Alan Nurari, M. Habib dan Sahwan.
Mereka ditetapkan sebagi tersangka dan di tahan dirumah tahanan Polres Dompu, atas laporan yang diberikan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu karena diduga melakukan tindak pidana pengerusakan pintu pagar. Padahal pintu pagar tersebut sampai sekarang masih digunakan.
Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Mataram Lalu Aldiara Elang Sakti menerangkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah salah satu pilar utama dalam sebuah demokrasi yang sehat. Merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, terutama dalam UUD 1945.
Menurut Elang sapaan akrabnya, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, sesuai Pasal 28 i ayat 4 UUD Tahun 1945. Penangkapan 5 aktivis HMI yang melakukan demonstrasi di Kabupaten Dompu tidak hanya menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, tetapi juga menodai prinsip-prinsip demokrasi.
“Institusi Kepolisian melalui UU Nomor 2 Tahun 2002, seharusnya menjadi penjaga dan pengayom demokrasi, bukan alat represif. Langkah-langkah penegakan hukum haruslah proporsional, mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif daripada represif,” kata Elang.
“Prinsip kehati-hatian dalam menangani penyampaian pendapat di muka umum harus dijunjung tinggi, dan tindakan kriminalisasi terhadap pihak yang menyuarakan pendapatnya tidak boleh dibiarkan terus terjadi,” terangnya.
HMI Cabang Mataram dengan ini tegas mendesak Kapolda NTB untuk membebaskan para aktivis yang ditangkap dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap pihak yang menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami dengan tegas mendesak Kapolda NTB untuk membebaskan para aktivis yang ditangkap dan meminta Kapolda NTB untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap pihak yang menyampaikan pendapat di muka umum,” tegasnya.
“Institusi Kepolisian harus memastikan bahwa kehadirannya tidak mengintimidasi atau mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, kepolisian harus berperan sebagai pelindung hak asasi manusia dan penegak hukum yang melayani masyarakat, bukan sebagai momok menakutkan yang menghambat kebebasan berpendapat,” pungkasnya.***
HMI Mataram Desak Kapolda NTB Bebaskan dan Hentikan Kriminalisasi Aktivis di Dompu
