MATARAM | FMI – Peringati Hari Sumpah Pemuda, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, menggelar dialog publik menyorot arah kebijakan kepemudaan di NTB.
Melalui dialog publik ini bertajuk “Blueprint Kepemudaan NTB: Efektivitas Perda No. 2 Tahun 2019”. HMI Cabang Mataram menegaskan pentingnya peran strategis pemuda sebagai garda terdepan pembangunan di NTB.
Ketua Umum Lalu Aldiara Elang Sakti dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemuda sebagai garda terdepan dalam pembangunan bangsa dan negara perlu menjadi prioritas dalam pembinaan dan pembangunan kepemudaan.
“Keterlibatan pemuda tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Pemuda harus terlibat langsung dan berkolaborasi dalam leading sector pembangunan daerah,” ucap Elang.
HMI Cabang Mataram mendorong agar Blueprint Kepemudaan NTB tidak berhenti di tataran konsep. Tiga rekomendasi utama disampaikan. Diantaranya mendorong pemerintah menguatkan kapasitas dan pemberdayaan pemuda, menjamin pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa bagi anak muda NTB.
“Pemerintah juga harus membangun infrastruktur kepemudaan untuk mendorong kreativitas dan semangat kebangsaan,” jelasnya.
Lalu Pahrurozzi menilai rendahnya produktivitas menjadi tantangan utama pemuda NTB. Menurutnya, pemuda perlu mengambil peran disemua lini.
“pemuda perlu mengambil peran di sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Pemerintah terbuka terhadap ide dan inovasi yang selaras dengan program pembangunan daerah,” katanya.
Sementara, Ali Usman Ahim, anggota DPRD NTB dari Fraksi Gerindra, menekankan pentingnya kolaborasi. Ia mengingatkan semua kalangan pemuda berperan aktif dan menghasilkan solusi dalam setiap persoalan
“Pemuda harus aktif mendeteksi persoalan di tingkat desa hingga kabupaten agar solusi yang lahir lebih kontekstual dan berbasis data,” tegasnya.
Sedangkan Ketua KNPI NTB, Baihaqi, menyoroti belum jelasnya implementasi Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Kepemudaan.
“Selama enam tahun berjalan, perda ini belum memiliki turunan peraturan gubernur. Akibatnya, arah kebijakan kepemudaan NTB belum terukur dan tidak memberikan dampak nyata,” tandasnya.
HMI Mataram mengkritisi
1. Implementasi Perda Kepemudaan berjalan lambat tanpa Pergub turunan.
2. Dukungan terhadap pemberdayaan pemuda masih minim, terutama di daerah pelosok.
3. Kolaborasi antara pemuda, akademisi, dan pemerintah masih terbatas dan Infrastruktur kepemudaan belum memadai.
Adapun Rekomendasinya sebagai berikut:
1. Percepat penerbitan Pergub agar perda bisa diimplementasikan efektif.
2. Bangun Youth Center di NTB sebagai pusat pelatihan dan inkubasi ide pemuda.
3. Fokus pada pemberdayaan berbasis potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
4. Tingkatkan kolaborasi lintas sektor (pemerintah, kampus, organisasi kepemudaan).
5. Perluas akses pendidikan dan beasiswa bagi anak muda NTB. ***
