MATARAM | FMI.COM – Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Nusa Tenggara (HMI BADKO Nusra) menyoroti pembangunan dua bendungan skala besar di NTB.
Dua bendungan bendungan tersebut, bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat dan Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa.
Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera turun tangan mengaudit lingkungan. Hal itu, lantaran pembangunan dua bendungan yang menelan APBN mencapai 4 Triliun tersebut diduga bermasalah secara fisik dan melanggar batas lingkungan.
HMI Badko Nusra menganggap pembangunan kedua bendungan skala besar itu secara ugal ugalan, tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, dimana lingkungan tersebut merupakan salah satu titik patahan lempeng rawan gempa, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2018 silam.
Selain soal lingkungan, HMI juga menyoroti kualitas konstruksi bangunan yang diduga menyimpang dari spec dan bastek, oleh karenanya mereka meminta kedua bendungan tersebut segera diaudit laboratorium. Karena ditengarai secara fisik proyek tersebut dibangun secara asal asalan.
Ketua Bidang pemerintahan dan Kebijakan Publik HMI Badko Bali Nusra, Aditya Kusuma Putra, pada media ini, Minggu 24 November 2024, mengutarakan hasil investigasinya, menurut data yang mereka peroleh diduga kuat adanya indikasi kedua bendungan itu bermasalah.
“Patut kami duga sehingga kami menedesak APH untuk segera melakukan Audit ulang, “ ujar Aditya
“Jika tidak akan bisa berakibat fatal bagi masyarakat lingkar bendungan bila gempa bumi kembali melanda daerah itu seperti yang pernah terjadi pada tahun 2018 silam,” tambah Aditya pada media ini kemarin.
Lebih lanjut, dia menyarankan agar bangunan dua bendungan itu diuji laboratorium terhadap mutu beton maupun kwalitas pasangan lainnya, seperti penggunaan semen pada pekerjaan.
“kami meminta agar di uji laboratorium,“ tandasnya
Berdasarkan hasil temuamnya, Aditya merinci, bahwa sejumlah bendungan yang tersebar dianggap mubazir, karena tidak membawa out put yang diharapkan
Di NTB katanya, ada tujuh bendungan berskala besar, enam bendungan berskala menengah, serta terdapat puluhan bahkan ratusan waduk atau embang yang tersebar di beberapa wilayah di NTB, namun menurut Aditya keberadaannya tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan ekonomi masyarakat setempat.
“Ini harus dievaluasi, keberadaan sejumlah bendungan dan waduk yang tersebat tersebut perlu di evaluasi kembali, “ pinta Aditya
Bendungan skala besar yang dimaksud adalah, Raba Baka Komplek di Kabupaten Dompu, Batu Bulan dan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa Besar, serta Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Bendungan Pandan Duri di Lombok Timur, dan Bendungan Meninting di Lombok Barat.
Beberapa bendungan skala menengah adalah Bendungan Pelaparado di Kabupaten Bima, Bendungan Mamak di Kabupaten Sumbawa, Bendungan Kalimantong di Kabupaten Sumbawa Barat, Bendungan Batu Jai, Bandungan Jurang Sate, serta Bendungan Pengga di kabupaten Lombok Tengah.
Lanjutnya, terdapat juga puluhan bahkan ratusan bendungan skala kecil, waduk dan embung yang tersebar.
“Sayangnya keberadaan sejumlah bendungan yang dibangun dari uang rakyat itu minim asas mannfaat,
Setidakmya membawa pegaruh yang signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian masyarakat, imi kan tidak,” tegasnya
Aktivis HMI ini menambahkan bahwa keberadaan bendungan skala besar, menengah maupun kecil tersebut diduga bermasalah secara yuridis.
Saat ini, fungsi bendungan, bendung, dan waduk sangat dibutuhkan untuk menunjang pencapaian program utama presiden Prabowo soal ketahanan dan Swasembada pangan.
Jangan sampai keberadaan sejumlah fasiltas pengairan yang dibangun dengan biaya besar bersumber APBN tersebut justru menghambat pencapaian program unggulan tersebut, karena keberadaannya tidak produktif.
“Saya melihat banyak infrastruktur pengairan yang tersebat itu asal bangun, asal jadi dan ugal ugalan tanpa melihat out put,” lanjut Aditya
Dikarenakan bendungan dan waduk tak mengandung air, debet air kecil bahkan kering. Ada juga karena kesalahn konstruksi sehingga menyebabkan beberapa ruas saluran irigasi tidak terdapat air.
“Contohnya seperti di beberapa ruas saluran irigasi Bendungan Batu Bulan Sumbawa, “ terangnya.
Menurut informasi yang diperolehnya, dari semua bendungan yang sudah dibangun tersebut sangat kurang memberikan dampak bagi petani di sekitar wilayah tersebut,
“Padahal kalau kita lihat proyek tersebut menghabiskan anggaran triliunan,” sebut Aditya
Dengan demikian HMi Badko Bali Nusra akan segera berkoordinasi dengan presiden Prabowo, dan mendesak Mabes Polri, Kejagung RI dan KPK RI untuk mengambil tindakan tegas terhadap permasalahan tersebut.
Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, pihak pemillik proyek belum dapat dikonfirmasi,
Berdasarkan data dari BMKG yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa, di walayah Meninting, Batu Layar, dan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2016 hingga tahun 2024 merupakan daerah terdapat gempa bumi dengan sejumlah kerusakan berat,
Hal yang samapun terjadi di kabupaten Sumbawa, di kecamatan Utan dan Alas juga merupakan sebagai daerah sensitive gempa bumi, dan terbukti pada tahun 2018 silam termasuk sebagai wilayah kerusakan parah akibat terdampak gempa bumi. ***
HMI Soroti Dua Bendungan di NTB Diduga Dibangun di Atas Patahan Bumi Rawan Gempa
