MATARAM | FMI.COM – Ikatan Mahasiswa Monta Dalam (IMMADA) Mataram, menilai tindakan represif dan penangkapan secara paksa terhadap sepuluh orang massa aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Monta sebagai anarkisme politik.
“Tindakan penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian sudah menjadi bagian dari permainan politik Pemerintahan yang tidak menyukai gerakan mahasiswa,” kata Ketua Umum, Wahidin melalui keterangan tertulisnya, Minggu 15 Mei 2022.
Menurut dia, penahanan serta penetapan massa aksi sebagai tersangka dalam aksi demonstrasi itu tidak benar.
Pasalnya, kata dia massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Monta ini menuntut perbaikan infrastruktur jalan. Sebelumnya sudah melayangkan surat ijin pemberitahuan aksi yang akan berjilid-jilid.
Karena itu, kami IMMADA-MATARAM mengutuk keras tindakan represif dan penangkapan sepuluh aktivis mahasiswa yang di lakukan oleh aparat Kepolisian Polres Bima terhadap massa aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Monta.
“Upaya penangkapan paksa tersebut bertentangan dengan standar penindakan dan penangkapan sebagaimana diatur dalam peraturan internal Kepolisian,” tukasnya, Minggu 15 Mei 2022.
Penangkapan ini, kata dia mengandung unsur politik dan upaya sistematis mendiskreditkan massa aksi yang ada di monta selatan.
“Sebaiknya pihak kepolisian segera membebaskan para aktivis tersebut, dan fokus tuntaskan proses tuntutan massa aksi,” tegasnya
Masih kata dia, jika sepuluh mahasiswa tidak dilepaskan tanpa syarat, artinya pemerintah sedang menarik keluarga besar Ikatan Mahasiswa Monta Dalam-Mataram untuk menyerbu kantor Polres Bima dan Polda NTB.
Berikut pernyataan sikap IMMADA-Mataram :
1. Mendesak Kapolda NTB untuk menertibkan Kapolres Se-NTB hingga memberikan sanksi keras kepada okknum Kepolisian yang telah melakukan tindakan Pelanggan Hukum (Represifitas)
2. Bebaskan massa aksi aliansi mahasiswa pemuda dan masyarakat monta selatan yang di tahan tampa syarat. ***
