LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Masa jabatan Bupati Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi Sj akan berakhir tahun ini, maka berakhir pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Karena itu, Pemerintah Daerah Lombok Timur memulai tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.
Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dijadwalkan November 2024, maka dibutuhkan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman penjabat Bupati untuk pembangunan selama jangka waktu 2024-2026 hingga ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada serentak.
Hal itu sesuai instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru.
Sekretaris Daerah Lombok Timur HM. Juaini Taofik berharap peserta forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana pembangunan daerah (RPD) kabupaten Lombok Timur tahun 2024-2026 untuk memberikan masukan dan saran yang akan memperkaya draf atau rancangan dokumen tersebut.
Forum tersebut dihadiri seluruh pimpinan OPD, Asisten, staf ahli, Camat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintahan, dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan itu diharapkan dapat merumuskan isu-isu strategis, sasaran, fokus, dan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan tahun 2024-2026.
Salah satu poin Sekda adalah pentingnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang hingga saat ini masih belum dapat diadopsi Pemda Lombok Timur.
Ia menyebut SPBE tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memudahkan Pemerintah dalam upaya pelayanan kepada masyarakat. Karenanya ia berharap ini menjadi perhatian untuk dimuat dalam RPD tersebut, ”Pada masa transisi bisa menyiapkan SPBE yang matang. Harus dimulai dari yang kecil,” ungkapnya, Kamis 2 Maret 2023.
Diharapkannya pula agar ke depan seluruh OPD memiliki aplikasi yang dapat mendorong kinerja pemerintahan, memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga diingatkan Sekda. Kendati pencapaian Lombok Timur pada lima tahun terakhir terus membaik, terutama terkait indeks pembangunan manusia (IPM), akan tetapi beberapa aspek masih harus diperhatikan.
Angka gagal tumbuh (stunting) yang percepatan penurunannya baik, masih harus mengejar target 14 persen standar nasional. Demikian pula dengan pendapatan per kapita. Sekda meminta agar dilakukan intervensi ke akar masalah. Ia menilai pertanian sebagai salah satu sektor penopang perekonomian masyarakat tidak ditinggalkan.
Forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal RPD tahun 2024-2026 tersebut berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur dihadiri pula ketua DPRD yang menyampaikan saran dan pokok pikiran dewan sebagai salah satu materi.***
Jabatan SUKMA Berakhir Tahun ini, RPD 2024-2026 Mulai Disusun
