LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur bukan hanya mengganti semua kepala pasar (Kapas) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan berencana menempatkan PNS sebagai pimpinan di beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Dewan Pengawas.
Menurut Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik, rencana menempatkan PNS sebagai pimpinan di beberapa BUMD dan Dewan Pengawas telah dirapatkan bersama PJ Sekretaris Daerah (Sekda) dan lainnya.
“Beberapa jajaran direksi di BUMD termasuk Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatan 31 Desember kemarin, untuk sementara saya mengambil kebijakan setelah rapat bersama Sekda, kami dorong dari PNS,” ujarnya, Kamis 4 Januari 2024.
Kebijakan PJ Bupati ini mendapat dukungan dari anggota Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrull Jihadi. Ia sangat mendukung jika jajaran direksi dan dewan pengawas BUMD dijabat dari kalangan PNS.
Dukungan ketua DPC Partai Demokrat Lombok Timur ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, BUMD selama ini selalu mengalami kerugian yang cukup besar. Karena dipengaruhi oleh SDM yang kurang kompeten dalam mengurus manajemen BUMD.
“Kami juga sangat mendukung jika Pak PJ Bupati mengganti jajaran direksi dan dewan pengawas BUMD dengan PNS. Karena berdasar penilaian kami, BUMD kita selalu merugi selama ini juga diakibatkan oleh kompetensi direksi yang kurang mempuni sehingga BUMD kita selama ini terus membebani keuangan daerah,” tandasnya.***
Jajaran Direksi dan Dewas BUMD Lombok Timur Bakal Diganti dari Unsur PNS
