LOMBOK TIMUR |FMI — Warga Desa Lendang Nangka Utara, kecamatan Masbagik, Lombok Timur menggelar aksi protes di depan kantor desa setempat. Mereka menuntut Kepala Desa M. Tahir mundur dari jabatan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2023.
Aksi yang dipimpin koordinator lapangan Lukmanul Hakim berjalan damai, terlihat massa aksi membawa sejumlah poster bertuliskan tuntutan agar pemerintah desa segera membuka transparansi pengelolaan keuangan desa serta mengembalikan dana yang diduga telah dipinjam oleh Kepala Desa.
“Kepala Desa M. Tahir diketahui meminjam Dana Desa sebesar Rp147 juta, baru dikembalikan Rp70 juta, sehingga masih tersisa Rp77 juta yang belum dipertanggungjawabkan,” kata Koordinator Aksi, Senin 24 November 2025.
Selain itu, sejumlah program pembangunan desa yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2023 dikatakan belum dikerjakan hingga saat ini.
Warga mempertanyakan penggunaan dana BUMDes sebesar Rp50 juta dan 70 juta Anggaran untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dinilai tidak jelas peruntukannya. Mereka meminta pemerintah desa membuka laporan pertanggungjawaban secara lengkap kepada publik.
Massa aksi menyampaikan dugaan adanya transaksi jabatan dalam pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes). Dugaan ini semakin memperkuat alasan warga untuk menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah desa.
Menurut Lukmanul Hakim, aksi unjuk rasa yang digelar hari ini tidak terkait dengan politik dan murni merupakan suara masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.
“Kami hanya ingin kejelasan. Dana Desa sejak 2023 belum jelas, program tidak berjalan, dan masyarakat terlalu lama menunggu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa M. Tahir menolak tuntutan warga agar dirinya mengundurkan diri. Ia menyatakan mempersilakan massa aksi menempuh jalur hukum atau upaya lain jika merasa dirugikan.
“Saya tidak akan mengundurkan diri. Silakan ambil langkah yang dianggap perlu,” ujarnya kepada warga.***
