Lombok Timur, FMI – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur (APMLT) menyerukan agar Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, oknum TKSK di Kecamatan Sikur dan oknum Kepala Desa yang menjadi Supplier di copot dari jabatannya.
Pasalnya, dari hasil temuan APMLT di lapangan masih ada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menjadi kaki tanganya supplier.
“TKSK yang menjadi kaki tangan supplier otomatis kerja-kerjanya akan untuk mengamankan kepentingan supplier,” kata Ketua APMLT Rohman Rofiki kepada wartawan, Sabtu (14/8/21)
Rohman sapaan karibnya, menyebut bahwa banyak sekali aduan terkait TKSK kecamatan sikur yang terindikasi menjadi kaki tangan salah satu supplier, sehingga mengabaikan tugasnya.
Bahkan kata dia, di beberapa Desa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak mengetahui pin ATM-nya. Hal itu karena TKSK Kecamatan Sikur hanya sibuk mengamankan oknum supplier. “Kami kantongi buktinya,” tegasnya
Untuk itu, ia meminta Dinas terkait dan tim pengawas BPNT yang sudah di bentuk Bupati segera melakukan investigasi terkait indikasi permainan TKSK Kecamatan Sikur.
“Jika dibiarkan kami akan aksi saat Kemensos datang ke Lotim, dan akan membeberkan permainan BPNT di lotim,” jelasnya
Selain itu, Rohman menyebut bahwa pihaknya juga menemukan dan menduga oknum Kades di Lombok Timur terlibat jadi Supplier BPNT
“Kami temukan salah satu oknum Kades yang menjadi pemasok komoditi di sejumlah E-warong yang ada di Lotim,” ujarnya
Lebih jelas ia katakan bahwa ketika Kades jadi Supplier akan lebih berbahaya lagi karena akan melampoi filosopi kades di larang jadi E-warong.
“Terlebih oknum Kades di Lotim ini, dari hasil investigasi kami dalam upaya meluaskan bisnis di sembako rakyat miskin ini terindikasi membawa nama Bupati, Sekda, dan Kadinsos,” tegasnya
Meskipun demikian, dirinya percaya Bupati dan Sekda tidak mungkin melakukan hal itu.
“Untuk itu kami meminta Bupati untuk memerintahkan tim pengawas BPNT yang di buat untuk melakukan investigasi khusus terkait oknum Kades yang telah mencatut namanya,” imbuhnya
Masih kata dia, carut marutnya kondisi BPNT di Lombok Timur hari ini. Rohman Rofiki menyerukan agar Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, oknum TKSK di Kecamatan Sikur dan oknum Kepala Desa yang menjadi Supplier di copot dari jabatannya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Lotim Muhsin mengatakan, kita dengan pemuda dan Mahasiswa harus komitment mengawal hak KPM di BPNT atau Bansos lainnya dengan baik agar kualitas yang di dapat KPM bagus.
“Kami di Dinsos diisukan begitu begini hal biasa. yang jelas Kadis dan jajaran tidak boleh goyah, tegak lurus saja sesuai pedum dan peraturan lainnya,” ujarnya saat dihubungi wartawan Via WhatsApp, Sabtu (14/8/21)
Kalau ada yang ngomong miring misalnya, kata dia, silahkan tapi gak mungkinlah kami diam.
“Saya punya cara juga untuk melawan fitnah-fitnah, karena tidak benar dan tidak bakalan berbisnis di BPNT dan lainnya. karena kami paham bahwa tugas kami mengawal hak-hak KPM demi mendapatkan keadilan,” ungkapnya
Ditanya terkait temuan APMLT soal adanya oknum Kades menjadi supplier. Kadis Sosial mengatakan bahwa hal tersebut jelas tidak boleh. Kemudian mengatakan bahwa disitu melekat tugas Korda, PSBPK, dan TKSK.
Jika ada ketidakwajaran maka harus di cegah, mekanismenya memang begitu. Agak susahnya juga, kata dia hampir tidak ada dalam Pedum yang mengatur kewenangan Dinsos untuk berperan seperti PSBPK, TKSK, dan Korda.
“Boleh dicek di Pedum atau aturan lainnya, teman-teman tersebut SK-nya dari Provinsi dan dari Pusat,” tegasnya
Tapi ketika ada ketidakwajaran di lapangan atau dibawah, kami tetap koordinasikan untuk diselesaikan dengan teman-teman. Setelah ada informasi resmi dari Korda, PSBPK, TKSK dan juga dari lembaga pemerhati, aktivis yang tugasnya mengawal serta mengawasi hak KPM.
Kami Dinsos tetap menjaga diri, kata dia tugas kami membela hak KPM serta tentunya bekerja dengan mekanisme dan aturan yang benar. Kemudian ia menyebut orang yang belum tau mekanisme tentang hal tersebut pasti mengembalikannya ke Dinsos.
“Tanya kami dengan ilmu, protes kami dengan ilmu. Silahkan pelajari dengan baik regulasi yang ada agar tidak salah membuat interpretasi,” katanya
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa teman-teman Korda, PSBPK, TKSK rata-rata sangat mumpuni dan bekerja bagus. Kemudian mengarahkan untuk berkomunikasi dengan baik jika ada yang ingin di klarifikasi. (FMI-001)
Kadis Sosial Lotim Tanggapi Seruan APMLT Soal Pencopotan Jabatan
