Mataram, FMI – Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mataram (UNRAM) di keluarkan dari Zoom kegiatan Perkenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Mataram saat memberikan pemaparan soal realitas yang terjadi di masyarakat.
Turut hadir dalam PKKMB yang dilaksanakan melalui via Zoom tersebut, Rektor UNRAM, Gubernur NTB dan Presiden Republik Indonesia
“Ketika menyampaikan kritik terhadap Gubernur, seketika itu panitia mengeluarkan kami dari Zoom tanpa alasan,” kata Ketua Harian DPM UNRAM Sulaiman Perawira Sasakadi melalui keterangan tertulis yang di terima Tim Redaksi FMI, Rabu (11/8/21)
Dikatakannya, sangat tidak etis panitia mengeluarkan kami (DPM, red) karena menyampaikan kebenaran di muka umum dan publik. Atas tindakan ini, seolah-olah rektor UNRAM mengekang kebebasan demokrasi di kampus.
“Kami sudah mencoba berkali-kali untuk login kembali di Zoom, namun pihak panitia PKKMB Universitas Mataram menolak terus menerus,” kata Adi sapaan karib Ketua Harian DPM UNRAM.
Masih kata dia, saat pihaknya (DPM, red) memberikan pemaparan sebelum dikeluarkan dari Zoom kegiatan PKKMB tersebut, kata dia sempat menyampaikan beberapa tuntutan kepada Rektor UNRAM yang dianggap belum bisa menyelesaikan berbagai persoalan internal kampus
“Melihat kondisi internal UNRAM, Rektor belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait UKT dan besarnya IPI yang tidak melihat kondisi ekonomi di era pandemi saat ini,” ujarnya
Selain itu, ia juga menyampaikan tuntutan kepada Gubernur NTB yang dianggap tidak mampu meningkatkan produktivitas yang masih relatif rendah di daerah. Sehingga, kata dia, DPM UNRAM meminta Gubernur NTB fokus menyelesaikan permasalahan ekonomi di era pandemi saat ini. Daripada mengumbar sensasi di media sosial.
Terkait visi gemilang zero waste, kata dia, itu adalah konsep zero (kosong, red) karena permasalahan limbah plastik masih terjadi di seluruh kawasan industri NTB.
Kemudian dikatakannya, belum sampai memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo melalui link zoom, kami sudah di keluarkan oleh penyelenggara yang anti terhadap kritik.
“Ini membunuh kebebasan berpendapat di Universitas Mataram,” tegasnya (*)
