LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kasta Lombok Timur menduga terdapat Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di wilayah kecamatan Keruak tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Solo.
Menurut Daur Tastasul, terdapat beberapa Kepala Sekolah di Lombok Timur, khususnya di wilayah Kecamatan Keruak tidak layak menjadi Kepala Sekolah (Kepsek) karena tidak pernah mengikuti diklat dan tidak memiliki sertifikat Kepala Sekolah, seperti syarat mendasar yang dikeluarkan dari LP2KS Solo.
Selain itu, menurutnya, terdapat beberapa Kepsek hanya memiliki sertifikat dari LPMP yang tidak berlaku berdasarkan Permendikbud ristek nomor 40 tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Karena sebagai syarat mutlak menjadi kepala sekolah, jelas dia, ada beberapa Kepala Sekolah SMA sederajat di Lombok Timur diberhentikan dari jabatan Kepsek lantaran tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan LP2KS Solo.
“Bagaimana dengan Kepsek yang masih menjabat padahal tidak memiliki persyaratan tersebut Apakah Kepsek tersebut masih layak menjabat?,” kata pengacara muda yang akrab disapa Daur ini.
Lebih spesifik Daur mengatakan, di salah satu SMA wilayah kecamatan Keruak terdapat Kepsek yang dapat memindahkan guru-guru SMA dengan cepat kilat, karena dikabarkan Kepsek tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.
“Salah satu contoh, dalam hitungan menit Kepsek tersebut mampu memindahkan siapapun yang diinginkan, bahkan kabid SMA/SMK yang ada di wilayah Lotim dikabarkan takut terhadap Kepsek ini,” ujarnya, Kamis 2 Maret 2023.
Karena itu, kata Daur, pihaknya meminta dan mendesak Kadis Dikbud NTB segera melakukan Evaluasi terhadap semua Kepsek di Lotim, khususnya yang ada di Wilayah Kecamatan Keruak “Kami menduga banyak surat produk Dikbud Provinsi NTB yang dikeluarkan tidak sesuai prosedural, serta kami menduga banyak tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum Dikbud Provinsi, Kabid, sampai oknum Kepsek terhadap bawahannya,” cetusnya.***
Kasta Desak Kadis Dikbud NTB Evaluasi Kepala Sekolah SMA di Lotim, ini Alasannya!
