Lombok Timur, FMI – Aktivis Lombok Timur dari beberapa elemen gelar diskusi terkait tindak lanjut atas kinerja Kapolres Lombok Timur, AKBP. Tunggul Sinatrio, yang dianggap kurang populis selama memimpin di jajaran Polres Lombok Timur.
Puncak “amarah” kalangan aktivis ini yang disarikan dari jalannya diskusi bisa ditangkap kesimpulan bahwa, langkah Kapolres Tunggul dalam pelibatan tuan guru saat mengamankan aksi demonstrasi peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada tanggal 3 Mei 2021 lalu.
H. Hulain, SH selaku kordinator Forum Barisan Rakyat (Obrak) yang menjadi moderator jalannya diskusi menyatakan publik Lombok Timur, elemen aktivis khususnya menyayangkan keterlibatan tuan guru, sebab katanya tuan guru adalah status sosial yang pelekatannya sangat selektif oleh masyarakat.
“Tuan guru itu status sosial yang sakral. Ketika dilibatkan dalam aksi-aksi yang bukan tempatnya, maka itu ada suatu yang tidak wajar,” katanya seusai jalannya diskusi
Masih kata H. Hulain, Kapolres Tunggul dalam jalannya aksi itu juga dia anggap melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, khususnya pasal 21 hurup penyiapan dukungan teknis pengamanan dan satuan terkait dari unsur kepolisian
“Dari pasal itu maka jelas tidak boleh melibatkan unsur eksternal, ini keliru,” jelasnya.
Diterangkan lebih lanjut, Kapolda NTB harus mengatensi dugaan pelanggaran kode etik oleh Kapolres Tunggul, dan itu secepatnya harus dilakukan. “Kapolda NTB selaku pimpinan dari Kapolres harus menimbang dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan dugaan pelanggaran sesuai Peraturan Kapolri itu,” bebernya.
Dikatakannya juga, diskusi yang digelar tidak ada niatan apapun, selain bentuk kongkrit penolakan dari segenap elemen masyarakat Lombok Timur atas kinerja Kapolres Tunggul yang dinilai tidak adaptif dengan norma sosiologis masyarakat.
“Ini murni gerakan moral, ada hal yang tidak beres dalam kinerja Kapolres, dan itu harus kita suarakan,” ucapnya.
Dari itu, katanya telah disepakati, sebagai tindak lanjut atas hasil diskusi, Senin (10/05) akan dilakukan aksi demonstrasi di depan Mapolda NTB untuk menuntut Kapolda bersikap atas kinerja Kapolres Tunggul.
“Senin pekan depan kita akan lakukan aksi damai, dan kami akan turun demonstrasi ke Polda,” tutupnya.
Redaksi-FMI
